Page 90 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 90
RUU CIPTA KERJA TINGGAL DIPERDEBATKAN DI DPR
KEINGINAN Presiden Jokowi menarik banyak investasi melalui RUU Cipta Kerja akan ditentukan
lewat adu argumentasi antara pemerintah dan DPR. Rumusan dari pemerintah telah bulat dari
pembahasan tripartit.
"Dulu RUU itu masih terjadi perbedaan pendapat dengan beberapa serikat pekerja. Lalu, kita
membentuk tim tripartit ada pemerintah, buruh, dan pengusaha mencari rumusan yang bisa
diterima oleh semuanya," kata Menko Polhukam Mahfud MD, Sabtu (8/8).
Menurut Mahfud. pencarian jalan tengah lewat forum tripartit sudah selesai dengan hasil satu
kesepakatan bulat. Rumusan omnibus law itu akan dibawa ke DPR untuk kembali diperdebatkan
guna mendapatkan satu kesepakatan yang utuh dalam rangka untuk melahirkan UU.
"Sesudah diadakan beberapa pertemuan. Pemerintah sampai pada rumusan untuk dibahas
bersama DPR dan nanti DPR itu akan juga membahasnya secara terbuka." tambahnya.
Di pihak pemerintah tidak lagi terdapat perdebatan, kata Mahfud, sehingga proses pembahasan
RUU Cipta Kerja akan dilakukan bersama DPR. "Jadi, pemerintah mencatat itu sudah selesai
perdebatan itu. Tinggal nanti bagaimana kita memperdebatkannya kembali di DPR. Apakah DPR
setuju terhadap apa yang sudah dibicarakan oleh pemerintah dan disimpulkan oleh bersama
serikat buruh," imbuhnya.
Sebaliknya tim Advoksi untuk Demokrasi menilai DPR melanggar kesepakatan untuk tidak
membahas RUU Cipta Kerja saat masa reses. Kesepakatan tersebut telah disetujui Wakil Ketua
DPR Sufmi Dasco Ahmad pada 16 Juli 2020.
"Kenyataannya mereka (DPR) kemudian ingkar janji, melakukan pembohongan publik. Ini sangat
memprihatinkan. menyakitkan," ujar anggota tim Advokasi untuk Demokrasi Arif Mulana dalam
diskusi virtual, kemarin.
Arif mengungkapkaan saat pertemuan antara berbagai elemen masyarakat sipil dan pimpinan
DPR disepakati. masa reses bakal dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun,
hal itu tak dilakukan.
Badan Legislasi DPR tetap menggelar rapat untuk membahas daftar inventaris masalah (DIM)
dari Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha pada 23 Juli 2020.
Keputusan itu menimbulkan kekecewaan dari berbagai kelompok masyarakat.
Dalam menanggapi persoalan itu. perwakilan tim Advokasi untuk Demokrasi Asfinawati
melayangkan somasi kepada DPR. Kegiatan itu dinilai melanggar Undang-Undang tentang MPR.
DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
(Cah/Uta/Pro/P-1)
88
