Page 85 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 85
Refleksi ke Depan
Adanya subsidi gaji ini merupakan pengakuan pemerintah bahwa pekerja adalah kelompok yang
signifikan mendukung konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya daya
beli pekerja harus dijaga dan ditingkatkan. Dengan kriteria upah di bawah Rp 5 juta. Pemerintah
pun menilai upah minimum saat ini belum mampu meningkatkan konsumsi masyarakat.
Pengupahan menjadi salah satu isu krusial di RUU Cipta Kerja. Beberapa ketentuan upah
minimum dipangkas di RUU Cipta Kerja, seperti dihapuskannya upah minimum kabupaten/kota
dan sektoral, sehingga hanya ada upah minimum provinsi (UMP), nominal upah minimum padat
karya dapat lebih rendah dari UMP. upah minimum bagi usaha kecil dan mikro berdasarakan
kesepakatan dengan merujuk di atas angka garis kemiskinan, dihapuskannya ketentuan tentang
larangan membayar upah di bawah ketentuan upah minimum, serta kenaikan upah minimum
berdasarkan nilai pertumbuhan ekonomi semata, merupakan hal-hal yang akan menurunkan
upah dan melemahkan daya beli pekerja.
Demikian juga diperluasnya out-sourcing dan kontrak kerja serta dipermudahnya PHK akan
menyebabkan pekerja mudah kehilangan upahnya, sehingga daya beli semakin menurun.
Tentunya pemerintah tidak akan terus menerus menyubsidi upah yang rendah tersebut untuk
mendukung peningkatan konsumsi masyarakat.
Pemerintah harus mempertimbangkan ulang klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja,
sehingga tidak menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Penulis adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch dan Sekjen OPSI-KRPI
83
