Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020

REALISASI BANTUAN SUBSIDI UPAH CAPAI 93,94%

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengungkapkan realisasi Bantuan Subsidi
Gaji/Upah (BSU) kepada pekerja atau buruh telah menyentuh Rp 27,96 triliun atau 93,94% dari
pagu sebesar Rp 29,85 triliun per 14 Desember 2020.

Menurut Ida. penyaluran BSU pada termin pertama mencapai Rp 14,71 triliun. Angka ini berhasil
menyentuh 12.26 juta pekerja atau 98,86% dari target pemerintah yakni 12.4 juta pekerja.
Kemudian pada termin kedua realisasinya mencapai Rp 13,2 triliun untuk 11.04 juta pekerja atau
89% target.
"Angka realisasi pada termin kedua memang belum sempurna, mengingat periode
penyalurannya masih berlangsung sampai akhir Desember 2020 " kata Ida, dalam Keterangan
Pers yang digelar Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN),
Rabu (16/12).

Menaker menjelaskan, bantuan yang sudah direalisasikan sejak September 2020 ini diberikan
kepada pekerja yang memenuhi sejumlah syarat, yaitu berkewarganegaraan Indonesia (WNI),
terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan (TK) sampai Juni 2020. pekerja penerima
upah, dan gaji yang dilaporkan di bawah Rp 5 juta per bulan.

Total bantuan yang diberikan kepada setiap pekerja yang masuk kriteria sebesar Rp 2.4 juta.
Angka ini diberikan bertahap dalam dua termin, masing-masing sebesar Rp 1.2 juta.

Dia mengungkapkan, ada beberapa tantangan dalam melakukan realisasi BSU. Pada realisasi
termin pertama memang ditemukan sejumlah rekening bermasalah. Hal ini terungkap dari
laporan bank-bank penyalur.

"Kenapa tidak bisa 100% terealisasi, karena laporan bank penyalur mengatakan terdapat data
rekening yang bermasalah dan tidak dapat ditransfer sehingga mengakibatkan retur. Atas
adanya rekening retur tersebut, kami tidak diam. Kami kembalikan kepada BPJamsostek untuk
diperbaiki," ujar Menaker.

Dia menjelaskan, BPJamsostek mencatat ada 154.887 rekening bermasalah yang membuat
BSU tidak bisa ditransfer. Proses perbaikan data lantas dilakukan oleh BPJamsostek yang
berkoordinasi dengan kantor cabang di daerah, bank penyalur, pemberi kerja, balikan sampai
berkomunikasi dengan nama-nama penerima bantuan.

"Hasilnya, sebanyak 87.963 rekening berhasil dipulihkan dan telah diserahkan ke Kemnaker.
Namun, masih ada 66.924 rekening yang masih dalam proses perbaikan sampai saat ini," tutur
Ida.

Kehati-hatian

Menaker memaparkan, pihaknya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran
BSU. Kemnaker bahkan melibatkan pihak eksternal seperti KPK. BPK, dan BPKP untuk ikut
mendampingi jalannya proses penyaluran bantuan.

Pada pertengahan penyaluran BSU termin pertama, Kemnaker bersama dengan BPJamsostek
juga turut menggandeng Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk melakukan pemadanan data
penerima.

"Ini prinsip kehati-hatian yang kami lakukan mengikuti rekomendasi KPK. Upaya ini dilakukan
semata-mata untuk memberikan keyakinan kepada

kita semua bahwa BSU ini tepat sasaran. Kami juga terus dimonitor oleh KPK. Kami pastikan
tidak ada dana yang mengendap di Kemnaker. Kalaupun masih ada dana retur, seluruhnya
setelah itu kami kembalikan kepada kas negara," kata Ida.

30