Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea membantah
pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait ucapan yang menyebut buruh telah
setuju dengan aturan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
"Saya terkejut dengan pernyataan tersebut. Sekarang saya mau tanya, konfederasi buruh mana yang
sudah setuju?" ujar Andi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/1/2020).

Andi menyarankan sebaiknya pemerintah berkomunikasi dengan buruh sebelum merumuskan aturan
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dia mengatakan, buruh malah tidak dilibatkan dalam penyusunan
Omnimbus Law tersebut.

Lalu, sebenarnya, apa saja poin-poin dalam RUU sapu jagat tersebut? Sekretaris Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menjelaskan, sesuai hasil pembahasan terakhir per 17
Januari 2020, telah diidentifikasi sekitar 79 UU dan 1.244 pasal yang terdampak Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja, dengan rincian: 1) Penyederhanaan Perizinan: 52 UU dengan 770 pasal; 2)
Persyaratan Investasi: 13 UU dengan 24 pasal; 3) Ketenagakerjaan: 3 UU dengan 55 pasal; 4)
Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M: 3 UU dengan 6 pasal; 5) Kemudahan
Berusaha: 9 UU dengan 23 pasal; 6) Dukungan Riset dan Inovasi: 2 UU dengan 2 pasal; 7) Administrasi
Pemerintahan: 2 UU dengan 14 pasal; 8) Pengenaan Sanksi: 49 UU dengan 295 pasal; 9) Pengadaan
Lahan: 2 UU dengan 11 pasal 10) Investasi dan Proyek Pemerintah: 2 UU dengan 3 pasal; dan 11)
Kawasan Ekonomi: 5 UU dengan 38 pasal.

Adapun untuk klaster Ketenagakerjaan yang selama ini menjadi perdebatan, poin-poin dalam
omnibus law meliputi: 1. Upah Minimum Susi menjelaskan, di dalam omnibus law Upah Minimum
(UM) dipastikan tidak akan turun serta tidak dapat ditangguhkan, terlepas dari apapun kondisi
pengusahanya. Untuk kenaikan UM akan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing
daerah.

"UM yang ditetapkan hanya berlaku bagi pekerja baru dan berpengalaman kerja di bawah satu tahun,
sedangkan kalau kompetensi mereka lebih akan bisa diberikan lebih dari UM. Sistem pengupahan
mereka didasarkan pada struktur dan skala upah," katanya.

Adapun untuk industri padat karya, pemerintah dapat memberi insentif berupa perhitungan upah
minimun tersendiri dengan alasan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan keberlangsungan
bekerja bagi pekerja.

Selain itu untuk skema upah per jam bisa diterapkan untuk bjenus pekerjaan tertentu seperti
konsultan, pekerja paruh waktu dan jenis pekerjaan baru di era ekonomi digital. Selain itu, di dalam
penjelasan dikatakan untuk memberi hak dan perlindungan bagi jenis pekerjaan tersebut, perlu
pengaturan upah berbasis jam kerja, yang tidak menghapus ketentuan upah minimum.

2. Pemutusan Hubungan Kerja Susi pun menjelaskan, pemerintah menyiapkan program baru
bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK). Menurut Susi, Pegawai yang terkena PHK akan mendapatkan manfaat dari pemerintah.

"JKP tidak menggantikan jaminan sosial lain. Ini tambahan baru pemerintah," ujarnya.
Manfaat JKP berupa cash benefit, vocational training, dan job placement acces. Sebelumnya, Menko
Airlangga juga sempat menyatakan, manfaat uang tunai yang diberikan kepada pegawai PHK bakal
dilakukan selama enam bulan berturut-turut.
Penambahan manfaat JKP dikatakan tidak akan menambah beban iuran bagi pekerja dan perusahaan.
Selain itu, pekerja yang mendapatkan JKP tetap akan mendapatkan jaminan sosial lainnya berupa
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian
(JKm).