Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020

Untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja Kontrak, diberikan perlakuan dalam bentuk
kompensasi pengakhiran hubungan kerja.

3. Pekerja Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) Di dalam file Penjelasan Lengkap
Omnibus Law dipaparkan, pekerja kontrak mendapatkan hak dan perlindungan yang sama dengan
pekerja tetap, antara lain dalam hal: Upah, Jaminan Sosial, Perlindungan K3, dan hak atas kompensasi
akibat pengakhiran kerja atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Adapun untuk pekerja ekonomi digital yang sifatnya tidak tetap, maka akan mendapatkan hak dan
perlindungan yang sama dengan pekerja tetap.

Sementara untuk pekerja outrsourcing (alih daya), baik yang bekerja sebagai pekerja tetap maupun
kontrak diberikan hak dan perlindungan yang sama antara lain dalam hal upah, jaminan sosial,
perlindungan K3 dan hak atas kompensasi akibat pengakhiran kerja atau PHK.

4. Waktu Kerja Di dalam omnibus law di atur, waktu kerja paling lama 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam
dalam 1 minggu, dengan pekerjaan yang melebihi waktu kerja diberikan upah lembur. Adapun
pelaksanaan jam kerja diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.

Adapun untuk beberapa pekerjaan yang karena sifatnya, aturan tersebut mengecualikan jenis
pekerjaan yang tidak bisa menerapkan jam kerja normal 8 jam per hari seperti pekerjaan paruh waktu
yang kurang dari 8 jam per hari dan pekerjaan pada sektor-sektor tertentu (migas, pertambangan,
perkebunan, pertanian dan perikanan) yang memerlukan jam kerja yang lebih panjang dari jam kerja
normal.

"Jenis pekerjaan tersebut menerapkan jam kerja sesuai dengan kebutuhan kerja yang bersangkutan,
namun tetap mengedepankan perlindungan bagi pekerja antara lain: upah, termasuk upah lembur,
perlindungan k3, dan jaminan sosial," tulis penjelasan RUU Omnibus Law tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul " Hari Ini Buruh Demo Tolak Omnibus Law, Cipta
Lapangan Kerja, Apa Saja Isi RUU Itu? ".