Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 112
RENCANA PELEBURAN ASABRI DAN BP JAMSTOTEK DINILAI BISA GANGGU DANA
Title
PEKERJA
Media Name sindonews.com
https://ekbis.sindonews.com/read/1501855/34/rencana-peleburan-asabri-dan-bp-
Page/URL
jamstotek-dinilai-bisa-ganggu-dana-pekerja-1579502020
Journalist Rina Anggraeni
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend PELEBURAN BPJAMSOSTEK
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Positive
Sentiment
Summary
Rencana peleburan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero)
ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Kesejahteraan (BPJamsostek) dinilai akan merugikan.
Rencana peleburan itu tertuang dalam Pasal 65 ayat 1 UU BPJS. Lewat aturan ini, Asabri dan Taspen
akan dilebur ke BP Jamsostek pada 2029.
Ketua Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, sistem kerja BUMN beda dengan
sistem di BPJS sebagai badan hukum publik. Jikapun Asabri dan Taspen diserahkan ke BPJamsostek,
maka pegelolaan dana bisa diawasi oleh sistem yang diatur oleh UU 24 dan program yang dilakukan
sudah pasti sesuai UU yang mengaturnya.
Quote
Tentunya dana pensiunan PNS dan swasta akan dibedakan posnya sehingga dana pekerja, tidak
digunakan untuk membayar pensiunan PNS saat ini
-- Timboel Siregar, Ketua Bidang Advokasi BPJS Watch
RENCANA PELEBURAN ASABRI DAN BP JAMSTOTEK DINILAI BISA GANGGU DANA PEKERJA
Rencana peleburan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero)
ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Kesejahteraan (BPJamsostek) dinilai akan merugikan.
Rencana peleburan itu tertuang dalam Pasal 65 ayat 1 UU BPJS. Lewat aturan ini, Asabri dan Taspen
akan dilebur ke BP Jamsostek pada 2029.
Ketua Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, sistem kerja BUMN beda dengan
sistem di BPJS sebagai badan hukum publik. Jikapun Asabri dan Taspen diserahkan ke BPJamsostek,
maka pegelolaan dana bisa diawasi oleh sistem yang diatur oleh UU 24 dan program yang dilakukan
sudah pasti sesuai UU yang mengaturnya.
"Tentunya dana pensiunan PNS dan swasta akan dibedakan posnya sehingga dana pekerja, tidak
digunakan untuk membayar pensiunan PNS saat ini," ujar Timboel Siregar saat dihubungi SINDOnews
di Jakarta, Senin (20/1/2020).
Dia menilai, jika pemerintah menyelesaikan masalah Asabri dengan mentransformasi ke BPJS
Ketenagakerjaan, maka ini sangat merugikan buruh karena dana buruh diduga akan digunakan untuk
menyelesaikan masalah dalam Asabri. "Saya berharap pemerintah segera menyelesaikan masalah
Asabri, tanpa mengganggu dana buruh di BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.
