Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 184
BURUH: OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA LEBIH BERPIHAK PADA
Title
PENGUSAHA
Media Name kompas.com
https://nasional.kompas.com/read/2020/01/20/16441761/buruh-omnibus-law-cipta-
Page/URL
lapangan-kerja-lebih-berpihak-pada-pengusaha
Journalist Dani Prabowo
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja dinilai lebih pro
pengusaha dibandingkan kepada buruh. Hal itu disebabkan karena tidak dilibatkannya unsur buruh
dalam proses penyusunan RUU tersebut oleh pemerintah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia ( KSPI) Said Iqbal saat bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi
IX Melky Laka Lena di Kompleks Parlemen, Senin (20/1/2020).
Quote
Proses Omnibus Law, perlu pimpinan ketahui tidak melibatkan unsur buruh dan hanya totally libatkan
pengusaha. Menko Perekonomian membentuk satgas, ketuanya adalah ketua umum Kadin,
sekretarisnya Apindo, dan 22 anggotanya dari asosiasi pengusaha. Karena itu nampak benar RUU ini
bercitarasa pengusaha
-- Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI)
BURUH: OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA LEBIH BERPIHAK PADA PENGUSAHA
Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja dinilai lebih pro
pengusaha dibandingkan kepada buruh.
Hal itu disebabkan karena tidak dilibatkannya unsur buruh dalam proses penyusunan RUU tersebut
oleh pemerintah.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal saat bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi
Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi IX Melky Laka Lena di Kompleks Parlemen, Senin (20/1/2020).
"Proses Omnibus Law, perlu pimpinan ketahui tidak melibatkan unsur buruh dan hanya totally libatkan
pengusaha. Menko Perekonomian membentuk satgas, ketuanya adalah ketua umum Kadin,
sekretarisnya Apindo, dan 22 anggotanya dari asosiasi pengusaha. Karena itu nampak benar RUU ini
bercitarasa pengusaha," ucap Iqbal.
Padahal, menurut dia, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menyampaikan tiga hal kepada
jajarannya dalam menyusun RUU ini, yaitu harus melibatkan seluruh stakeholder, public hearing, dan
jangan ada pasal titipan.
Namun, ketiga hal tersebut dinilai belum dilaksanakan secara maksimal.
