Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 187

Title          6 ALASAN KSPI TOLAK RANCANGAN OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA

               Media Name  kompas.com
                              https://nasional.kompas.com/read/2020/01/20/17190801/6-alasan-kspi-tolak-
               Page/URL
                              rancangan-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja
               Journalist     Dani Prabowo

               Article Type   News

               Pub. Date      2020-01-20
               Newstrend      OMNIBUS LAW

               Size/Color     1 / Color
               Category &     Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
               Sentiment

               Summary
               Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal menolak Rancangan Undang-Undang
               (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dibahas lebih lanjut antara DPR dengan pemerintah.

               Sebab, selain tidak melibatkan seluruh stakeholder dalam penyusunannya, ada enam hal lain yang
               diduga berpotensi merugikan buruh bila RUU ini dibahas dan disahkan.

               Quote

               Pertama, misalnya, (ada gagasan) menghapuskan upah minimum,
               -- Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI)

               6 ALASAN KSPI TOLAK RANCANGAN OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA

               Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal menolak Rancangan Undang-Undang
               (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dibahas lebih lanjut antara DPR dengan pemerintah.
               Sebab, selain tidak melibatkan seluruh stakeholder dalam penyusunannya, ada enam hal lain yang
               diduga berpotensi merugikan buruh bila RUU ini dibahas dan disahkan.
               "Pertama, misalnya, (ada gagasan) menghapuskan upah minimum," kata Iqbal saat audiensi dengan
               pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

               Sebagai  gantinya,  akan  diterapkan  upah  per  jam.  Bahkan,  ia  menyebut,  ada  wacana  dua  sistem
               pengupahan, yaitu upah minimum dan upah per jam.
               Hal  itu  diketahui  setelah  pihaknya  bertemu  dengan  Menteri  Koordinator  bidang  Perekonomian
               Airlangga  Hartarto,  Menteri  Perindustrian  Agus  Gumiwang  Kartasasmita  dan  Menteri
               Ketenagakerjaan Ida Fauziah, beberapa waktu lalu.
               "Kita tahu di negara maju ada (upah per jam), Singapura, Malaysia, ada. Tapi tidak ada upah minimum
               bulanan, yang ada upah minimum per jam. Di Indonesia (akan) ada upah minimum bulanan, ada upah
               minimum per jam," kata dia.
               "Ini upah minimum per jam ini juga harus jadi pertanyaan. Apakah upah minimum per jam atau upah
               produktivitas. Enggak jelas," imbuh Iqbal.
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192