Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020

Sejauh ini, wacana yang mencuat yaitu bagi pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam sepekan,
akan berlaku upah minimum per jam. Sementara, bagi yang dapat melebihi target jam kerja, akan
digaji sesuai dengan upah minimum.
"Ini diskriminasi," tegasnya.

Kedua, bagi pekerja yang diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan, tidak akan mendapat
pesangon. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan uang tunjangan PHK melalui BPJS
Ketenagakerjaan sebesar enam bulan kali gaji.

Menurut dia, besaran uang tunjangan itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan uang pesangon yang
seharusnya diterima. Bila merujuk mekanisme yang berlaku saat ini, setiap pekerja yang telah bekerja
lebih dari delapan tahun, akan mendapat pesangon sebesar sembilan kali gaji.

Selain itu, mereka juga akan mendapatkan penghargaan masa kerja kira-kira tiga bulan kali gaji dan
ditambah dengan penggantian hak sebesar 15 persen selama dua bulan.
"Kalau (diakumulasikan) 14 bulan, (tapi ini) diturunkan jadi enam bulan itu persoalan serius. Pesangon
itu kan daya tahan buruh ketika dia kehilangan pekerjaan," ujarnya.

Berikutnya, ada kekhawatiran bahwa tenaga kerja asing tanpa keahlian akan membanjiri bursa kerja
dalam negeri. Padahal, seharusnya tenaga kerja asing yang masuk harus memiliki skill tertentu
sehingga dapat saling mentransfer ilmu tersebut ke pekerja dalam negeri.

Keempat, hilangnya jaminan kesehatan dan pensiun karena yang berlaku upah per jam.

Kelima, ada upaya membebaskan outsourcing dan status pegawai kontrak. Padahal selama ini, jenis
pekerjaan yang dapat outsourching terbatas pada cleaning service, katering, sopir, sekuriti, dan jasa
penunjang.

"Kalau kontrak seenaknya sudah tidak ada kepastian kerja, tidak ada kepastian salary karena upah per
jam enggak jelas karena di bawah upah minimum, dan juga tidak punya kepastian jaminan sosial. Di
mana negara?" tegasnya.

Terakhir, ada upaya menghapuskan sanksi bagi perusahaan yang membayar upah di bawah upah
minimum. Padahal, menurut dia, upah minimum selama ini ditentukan berdasarkan kajian yang
matang.

"Tapi itu mau dihilangkan. Orang enggak mau bayar upah minimum tidak apa-apa, orang tidak mau
bayar sesuai aturan tidak apa-apa. Ini berbahaya," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya mendukung upaya Presiden Joko Widodo dalam menjaga iklim investasi
guna menunjang pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menciptakan banyak lapangan kerja baru.
Namun, ia menegaskan, investasi yang masuk jangan sampai mengurangi kesejahteraan masyarakat
dan membuat masyarakat semakin miskin.