Page 193 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 193
Title ENAM ALASAN SERIKAT BURUH TOLAK RUU CIPTA LAPANGAN KERJA
Media Name republika.co.id
https://nasional.republika.co.id/berita/q4ei2q349/enam-alasan-serikat-buruh-tolak-
Page/URL
ruu-cipta-lapangan-kerja
Journalist Ichsan Emerald Alamsyah
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan terdapat enam alasan
mengapa kaum buruh atau pekerja menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang disusun
pemerintah.
"Pertama dalam Omnibus Law tersebut mengisyaratkan akan menghapus sistem upah minimum,"
kata dia saat aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR, DPR dan DPD RI di Jakarta, Senin (20/1).
Quote
Pertama dalam Omnibus Law tersebut mengisyaratkan akan menghapus sistem upah minimum
-- Said Iqbal, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
ENAM ALASAN SERIKAT BURUH TOLAK RUU CIPTA LAPANGAN KERJA
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan terdapat enam alasan
mengapa kaum buruh atau pekerja menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang disusun
pemerintah.
"Pertama dalam Omnibus Law tersebut mengisyaratkan akan menghapus sistem upah minimum,"
kata dia saat aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR, DPR dan DPD RI di Jakarta, Senin (20/1).
Ia mengatakan penerapan upah per jam tersebut akan mengakibatkan upah minimum terdegradasi
bahkan hilang. "Tentunya hal itu merugikan kaum buruh dan pekerja di Tanah Air," ucapnya.
Selanjutnya, RUU tersebut dinilai akan mengakibatkan hilangnya pesangon. Walaupun Menko
Perekonomian, Menteri Perindustrian dan Menteri Ketenagakerjaan mengatakan pesangon tetap ada,
namun diberikan "on the top" yaitu disebut dengan tunjangan pemutusan hubungan kerja (PHK)
sebesar enam bulan upah.
Ketiga, lanjut dia, akan terjadi penggunaan "outsourcing" atau kontrak lepas dan karyawan kontrak
yang masih dan semena-mena. Hal itu dikarenakan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja dikatakan boleh
semua jenis pekerjaan dilakukan kontrak dan bisa dikontrak lepaskan.
Padahal, di Undang-Undang 13 tentang Ketenagakerjaan untuk kontrak lepas dibatasi lima jenis
pekerjaan saja yaitu petugas kebersihan, katering, supir, sekuriti dan jasa penunjang."Poin yang
keempat yaitu memudahkan masuknya tenaga kerja asing," katanya.
