Page 295 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 295
Title BURUH DI BANTEN DATANGI DPRD TOLAK OMNIBUS LAW CLK
Media Name antaranews.com
https://www.antaranews.com/berita/1257328/buruh-di-banten-datangi-dprd-tolak-
Page/URL
omnibus-law-clk
Journalist Muhammad Yusuf
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Puluhan buruh dari perwakilan Federasi Serikat Buruh di Banten mendatangi gedung DPRD Banten di
Serang, Senin, menolak pembentukan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CLK). Para perwakilan
buruh tersebut meminta kepada lembaga legislatif di Provinsi Banten tersebut membawa tuntutan
mereka ke DPR RI agar pembentukan UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CLK) tidak dilanjutkan.
Quote
Ada beberapa catatan dari hasil kajian materi draf naskah UU Omnibus Law CLK seolah-olah ditutupi
dan hanya pernyataan-pernyataan saja dari pejabat sehingga memicu reaksi negatif. Omnibus Law
CLK bukan cara yang terbaik untuk meningkatkan investasi dan meningkatkan lapangan kerja. Ada
enam point hal yang mendasar
-- M Kamal Amrulla, Ketua Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan
Umum DPD Banten
BURUH DI BANTEN DATANGI DPRD TOLAK OMNIBUS LAW CLK
Serang - Puluhan buruh dari perwakilan Federasi Serikat Buruh di Banten mendatangi gedung DPRD
Banten di Serang, Senin, menolak pembentukan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CLK).
Para perwakilan buruh tersebut meminta kepada lembaga legislatif di Provinsi Banten tersebut
membawa tuntutan mereka ke DPR RI agar pembentukan UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CLK)
tidak dilanjutkan.
Kedatangan pukuhan buruh diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Banten Barhum dan Kepala
Disnakertans Banten Al Hamidi di Gedung Serba Guna (GSG) DPRD.
Ketua Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum DPD Banten, M
Kamal Amrullah mengatakan, pembentukan UU Omnibus Law CLK memberatkan lantaran merugikan
buruh.
"Ada beberapa catatan dari hasil kajian materi draf naskah UU Omnibus Law CLK seolah-olah ditutupi
dan hanya pernyataan-pernyataan saja dari pejabat sehingga memicu reaksi negatif. Omnibus Law
CLK bukan cara yang terbaik untuk meningkatkan investasi dan meningkatkan lapangan kerja. Ada
enam point hal yang mendasar," katanya.
Ke-enam point tersebut, kata dia adalah, menghilangkan upah minimum, kedua menghilangkan
pesangon, ketiga fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan outsourching dan buruh kontrak diperluas.
