Page 296 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 296

"Ke-empat, lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi tenaga kerja asing (TKA) Unskill, kelima
               adalah jaminan sosial terancam hilang. Ke enam menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha," kata
               Kamal.
                Melihat dari wacana omnibus law CLK, kata Kamal, sulit untuk meningkatkan kesejahteraan para
               pekerja atau buruh.

                   "Ini bukan masalah pekerja. Tapi menyangkut permasalahan seluruh rakyat Indonesia. Dan secara
               tegas kami menolak terhadap rencana pembentukan Omnibus Law CLK," kata dia.

                Senada diungkapkan, Ketua DPD FSPI Banten, Redy Darmana. Menurutnya, pemerintah semestinya
               membuat regulasi yang berpihak kepada semua pihak, buruh dan pengusaha.
                "Kami memang baru mendengar kalau pembentukan UU Omnibus Law CLK itu akan memberatkan
               pekerja. Dan pada kesempatan ini kami berharap aspirasinya dari DPRD Banten dibawa ke DPR RI
               sehingga sampai. Dan jika ini terjadi, tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan.mogok masal
               dan melakukan aksi unjuk rasa," kata dia.

                Ketua  DPC  FSPKEP  Kabupaten  Serang  Argo  Prio  Sudjatmiko  juga  mengatakan,  para  buruh  di
               Kabupaten Serang akan melakukan aksi unjuk menolak omnibus law cipta lapangan kerja, karena
               dinilai akan merugikan kalangan buruh.
                   "Tanggal 28 Januari nanti khusus buruh di Kabupaten Serang akan melakukan aksi ke dprd dan
               pendopo bupati Serang," kata Argo.
                Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum pada saat audensi menyambut positif kedatangan serikat buruh.

                "Saya apreasiasi dan saya juga ucapkan banyak terima kasih atas kedatangan teman-teman aliansi ini.
               Ini juga menjadi bahan masukan bagi kami. Sejujurnya kami belum begitu memahami isi dari draf UU
               Omnibus Law CLK," katanya.

                Sementara  itu,  Kepala  Disnakertrans  Banten  Al  Hamidi  mengharapkan  buruh  tetap  menciptakan
               hubungan kerja dan suasana iklim investasi baik.

                "Ketenagakerjaan ini kan menyangkut tiga unsur. Pemerintah, buruh dan  pengusaha, kami harap
               dengan  adanya  wacana  pembentukan  UU  Omnibus  Law  CLK  oleh  pemerintah  tidak  menganggu
               kondisi investasi di Banten," katanya.

                   Pewarta: Mulyana  Editor: Muhammad Yusuf  COPYRIGHT (c)2020  .
   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301