Page 302 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 302
Tujuan aksi hari ini, lanjutnya, yaitu menyampaikan penolakan omnibus law dan kenaikan iuran BPJS
Kesehatan.
"Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan
kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan hubungan kerja
menjadi hambatan investasi," jelas Kahar.
Dia melanjutkan, aksi tersebut serentak dilakukan di berbagai provinsi lain.
Di antaranya Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa
Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo.
Lebih lanjut, Kahar menyatakan sistem omnibus law dikhawatirkan merugikan kaum buruh.
Menurutnya, omnibus law diduga dapat menghilangkan upah minimum, pesangon, membebaskan
buruh kontrak (outsourcing), dan mempermudah tenaga kerja asing.
"Juga dapat menghilangkan jaminan sosial dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha," kata
Kahar..
