Page 314 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 314
"Pak Jokowi mengatakan ingin mengundang investasi sehingga terbuka lapangan kerja. Yang kita
tidak setuju ketika investasi masuk, maka tidak ada perlindungan buat kaum buruh. Kami mengatakan
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bercita rasa pengusaha," ujarnya.
Hal senada disampaikan koordinator Daerah Gardu Metal FSPMI, Nur Fahrozi. Dia mengatakan, jika
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja disahkan, gaji buruh akan dihitung per jam dan berdampak pada
outsourcing .
"Ketika kita sakit, ketika kita memakai hak cuti kita, tidak akan dibayar pengusaha. Kedua, jika
Omnibus Law disahkan, maka sistem kerja outsourcing akan dibebaskan di semua jenis pekerjaan,"
ujar Nur Fahrozi.
Pemerintah merespons tuntutan massa buruh. Menko Polhukam Mahfud Md meminta buruh tidak
keliru dalam memahami Omnibus Law.
"Harus dipahami dulu bahwa Omnibus Law itu bukan omnibus untuk investasi. Omnibus Law itu
adalah omnibus tentang cipta lapangan kerja, nah cipta lapangan kerja itu maksudnya agar lapangan
kerja bagi masyarakat Indonesia itu semakin terbuka lebar," kata Mahfud di kantornya.
Jika ada poin-poin yang dinilai merugikan buruh, Mahfud mengimbau agar disampaikan dalam
pembahasan di DPR. Soal omnibus law ini, katanya, baru mulai diagendakan untuk segera dibahas.
Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan akan mengundang perwakilan
buruh. Istana akan mengakomodasi semua pihak untuk mendengarkan substansi daripada Omnibus
Law Cipta Lapangan Kerja agar tidak simpang siur.
Menurut Moeldoko, substansi dalam RUU Omnibus Law belum sepenuhnya ditangkap masyarakat.
Yang ada, kata Moeldoko, justru beredar substansi yang tidak benar.
"Cuti hamil katanya dihilangkan, padahal kata Pak Airlangga tidak. Intinya Omnibus Law dibangun
untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan menata kembali perpajakan dan nanti
Omnibus Law semua buruh bisa menjadi sesuatu yang lebih memberikan kepastian, lebih memberikan
kenyamanan, lebih bisa diterima oleh semua pihak," ujar Moeldoko.
(idn/dnu) round-up omnibus law cipta lapangan kerja buruh.
