Page 313 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 313
Title SAAT BURUH RESAH TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA
Media Name detik.com
https://news.detik.com/berita/4866857/saat-buruh-resah-tolak-omnibus-law-cipta-
Page/URL
lapangan-kerja
Journalist redaksi
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Massa buruh menggelar demonstrasi di depan gedung DPR untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja
. Para buruh resah karena Omnibus Law dinilai pro-pengusaha. Buruh berkumpul di depan gedung
DPR mulai pukul 10.15 WIB, Senin (20/1/2020). Mereka melakukan long march dari Senayan menuju
DPR.
Quote
Kami meminta DPR untuk membatalkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Khususnya
keterkaitannya dengan ketenagakerjaan
-- Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
SAAT BURUH RESAH TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA
Jakarta - Massa buruh menggelar demonstrasi di depan gedung DPR untuk menolak Omnibus Law
Cipta Kerja . Para buruh resah karena Omnibus Law dinilai pro-pengusaha.
Buruh berkumpul di depan gedung DPR mulai pukul 10.15 WIB, Senin (20/1/2020). Mereka
melakukan long march dari Senayan menuju DPR.
Ada dua mobil komando yang memimpin long march . Bendera, spanduk, dan pamflet pun dibawa
massa. Spanduk dan pamflet yang dibawa di antaranya bertulisan 'Tolak Omnibus Law' dan 'Tolak BPJS
Kesehatan'.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan demonstrasi serupa
dilakukan di 20 provinsi. Massa menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS
khusus untuk kelas III.
"Kami meminta DPR untuk membatalkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Khususnya
keterkaitannya dengan ketenagakerjaan," kata Said Iqbal di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto,
Jakarta.
Said Iqbal menilai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan mempengaruhi masa depan buruh dan
calon pekerja. Sebab, katanya, tak ada perlindungan.
Meski begitu, Said mengaku setuju dengan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) soal mengundang
investor masuk ke Indonesia. Tetapi, menurutnya, pemerintah belum memikirkan perlindungan bagi
buruh.
