Page 355 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020

Lebih jauh, Dasco mengaku optimistis RUU Cipta Lapangan Kerja bisa rampung dalam waktu 100 hari
seperti ditargetkan Jokowi, meski RUU itu menuai penolakan dari kelompok buruh.

Sebelumnya, Said Iqbal meminta pemerintah dan DPR tak buru-buru mengesahkan RUU Cipta
Lapangan Kerja. Sebanyak enam alasan mereka ungkapkan sebagai alasan menolak regulasi yang
mereka singkat 'Cilaka' tersebut.

Pertama, Omnibus Law dalam praktiknya dikhawatirkan akan menghilangkan upah minimum bagi
buruh.

"Pengenalan upah per jam akan mengakibatkan upah minimum bakal terdegradasi bahkan hilang.
Buruh akan dihitung per jam dalam jam kerjanya," kata dia.
"Kalau dia bekerja dalam satu bukan hanya 2 minggu, maka dapat dipastikan upahnya hanya sepertiga
atau paling tinggi setengah dari nilai upah minimum yang berlaku di satu daerah tertentu," imbuh
Said.
Selanjutnya, Said mengkhawatirkan RUU ini akan mengakibatkan pesangon hilang, membebaskan
buruh kontrak serta alih daya (outsourcing), mempermudah tenaga kerja asing masuk, menghilangkan
jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.
"Melalui kesempatan ini kami meminta DPR untuk membatalkan Omnibus law cipta lapangan kerja.
Khususnya keterkaitannya dengan ketenagakerjaan, karena membuat masa depan pekerja, calon
pekerja yang akan memasuki dunia kerja tanpa perlindungan," kata dia.
Meski demikian, Said setuju dengan apa yang disampaikan Jokowi yaitu mengundang investasi
sehingga terbuka lapangan kerja. Namun pihaknya tidak setuju ketika investasi masuk, tidak ada
perlindungan bagi kaum buruh.
Hari ini, massa buruh dari KSPI menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, menolak RUU Omnibus
Law dan kenaikan BPJS Kesehatan.

Audiensi Dengan Buruh, Komisi IX Sebut Akan Kawal RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan
kenaikan BPJS Kesehatan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar saat beraudiensi dengan massa
buruh menyebut pihaknya akan mengawal RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

"Insya Allah kita dari Komisi IX akan bersama buruh, saya pribadi menolak omnibus law cipta lapangan
kerja ini, walaupun draf belum diberikan, tapi dulu pernah revisi UU 13, walaupun belum muncul, kita
sudah arahnya, sehingga kita tolak dan pada waktu itu kita berhasil," kata dia usai melakukan audiensi.

Ansory bahkan menyatakan bakal menolak Omnibus Law jika di dalamnya tidak menyerap aspirasi
buruh. "Banyak tadi suara dari teman-teman Komisi IX, kalau memang aspirasi buruh tidak
terakomodasi maka kami serentak menolak semuanya," kata dia.

Presiden Jokowi telah meminta jajaran kementerian di Istana agar segera berembuk dengan DPR
membahas Omnibus Law. Jokowi mendorong Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja bisa rampung
dalam 100 hari kerja.

Masa 100 hari itu terhitung sejak naskah akademik RUU tersebut disampaikan ke lembaga legislatif
hingga masa pembahasan selesai. Saat ini, pemerintah masih finalisasi naskah akademik tersebut.
Targetnya, naskah akademik akan diselesaikan pada pekan ini. Lalu, diberikan ke DPR pada pekan
berikutnya sebelum 100 hari kerja pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang jatuh pada Selasa
(28/1).
(yoa/wis).