Page 351 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 351
Title MAHFUD SEBUT PEMERINTAH DAN DPR TERBUKA MASUKAN OMNIBUS LAW
Media Name cnnindonesia.com
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200120194010-32-467112/mahfud-
Page/URL
sebut-pemerintah-dan-dpr-terbuka-masukan-omnibus-law
Journalist tst/pmg
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Positive
Sentiment
Summary
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD
menyatakan pemerintah bersama DPR terbuka dengan masukan yang diberikan oleh federasi serikat
buruh terkait RUU Omnibus Law. Dia meminta agar semua pihak bisa menyampaikan secara langsung
terkait masukan Omnibus Law yang saat ini tengah menjadi polemik karena dianggap merugikan
buruh dan hanya menguntungkan investor.
Quote
Kalau ada hal-hal yang dianggap akan merugikan buruh dan sebagainya, nah itu, disampaikan saja di
dalam proses pembahasan di DPR. Ini kan masih akan dibahas ya belum dimulai, baru diagendakan
untuk segera dibahas
-- Mahfud MD, Menko Polhukam
MAHFUD SEBUT PEMERINTAH DAN DPR TERBUKA MASUKAN OMNIBUS LAW
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD
menyatakan pemerintah bersama DPR terbuka dengan masukan yang diberikan oleh federasi serikat
buruh terkait RUU Omnibus Law .
Dia meminta agar semua pihak bisa menyampaikan secara langsung terkait masukan Omnibus Law
yang saat ini tengah menjadi polemik karena dianggap merugikan buruh dan hanya menguntungkan
investor.
"Kalau ada hal-hal yang dianggap akan merugikan buruh dan sebagainya, nah itu, disampaikan saja
di dalam proses pembahasan di DPR. Ini kan masih akan dibahas ya belum dimulai, baru diagendakan
untuk segera dibahas," kata Mahfud di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat,
Jakarta Pusat, Senin (20/1).
Mahfud sendiri mengaku mafhum dengan kekhawatiran buruh atas aturan baru yang saat ini masih
dibahas oleh pemerintah itu. Maka dari itu kata dia, jika ada sesuatu yang dianggap mengganggu bisa
langsung disampaikan ke pemerintah maupun DPR.
Demo buruh menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin
(20/01/2020).
(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay) Namun yang pasti, menurut Mahfud, ketakutan-ketakutan
soal tak dipedulikannya buruh dalam Omnibus Law ini justru keliru.
