Page 346 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 346

Title           DEMO TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA

               Media Name      bisnis.com
                               https://foto.bisnis.com/view/20200120/1192031/demo-tolak-omnibus-law-cipta-
               Page/URL
                               lapangan-kerja
               Journalist      redaksi

               Article Type    News

               Pub. Date       2020-01-20
               Newstrend       OMNIBUS LAW

               Size/Color      1 / Color
               Category &      Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
               Sentiment

               Summary
               Ribuan buruh yang berasal dari berbagai elemen memadati Jalan Gatot Subroto saat berunjuk rasa di
               depan gedung DPR-MPR RI di Jakarta, Senin (20/1). Aksi tersebut digelar untuk menolak RUU Omnibus
               Law  Cipta  Lapangan  Kerja.  Mereka  menilai  keberadaan  Omnibus  Law  Cipta  Lapangan  Kerja  akan
               merugikan  kaum  buruh  apabila  dalam  praktiknya  nanti  menghilangkan  upah  minimum,
               menghilangkan pesangon, membebaskan buruh kontrak dan outsourcing (fleksibilitas pasar kerja),
               mempermudah  masuknya  tenaga  kerja  asing  (TKA),  menghilangkan  jaminan  sosial,  dan
               menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Bisnis/Arief Hermawan P.

               DEMO TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA

               Ribuan buruh yang berasal dari berbagai elemen memadati Jalan Gatot Subroto saat berunjuk rasa di
               depan gedung DPR-MPR RI di Jakarta, Senin (20/1). Aksi tersebut digelar untuk menolak RUU Omnibus
               Law  Cipta  Lapangan  Kerja.  Mereka  menilai  keberadaan  Omnibus  Law  Cipta  Lapangan  Kerja  akan
               merugikan  kaum  buruh  apabila  dalam  praktiknya  nanti  menghilangkan  upah  minimum,
               menghilangkan pesangon, membebaskan buruh kontrak dan outsourcing (fleksibilitas pasar kerja),
               mempermudah  masuknya  tenaga  kerja  asing  (TKA),  menghilangkan  jaminan  sosial,  dan
               menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Bisnis/Arief Hermawan P.
   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351