Page 348 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 348
Title PEKERJA BATAM TOLAK OMNIBUS LAW
Media Name antaranews.com
Page/URL https://www.antaranews.com/berita/1256867/pekerja-batam-tolak-omnibus-law
Journalist Erafzon Saptiyulda AS
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Ratusan buruh dari sejumlah aliansi pekerja di Kota Batam Kepulauan Riau berunjuk rasa menolak
penerapan Omnibus Law karena dianggap merugikan. "Karena merugikan buruh. Rencana Omnibus
Law tidak memberikan kepastian pada nasib buruh," kata Ketua Pimpinan Cabang Konfederasi
Persatuan Buruh Indonesia Kota Batam, Masmur Siahaan di sela-sela unjuk rasa di halaman Kantor
Wali Kota, Senin.
Quote
Karena merugikan buruh. Rencana Omnibus Law tidak memberikan kepastian pada nasib buruh
-- Masmur Siahaan, Ketua Pimpinan Cabang Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia Kota Batam
PEKERJA BATAM TOLAK OMNIBUS LAW
Batam - Ratusan buruh dari sejumlah aliansi pekerja di Kota Batam Kepulauan Riau berunjuk rasa
menolak penerapan Omnibus Law karena dianggap merugikan.
"Karena merugikan buruh. Rencana Omnibus Law tidak memberikan kepastian pada nasib buruh,"
kata Ketua Pimpinan Cabang Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia Kota Batam, Masmur Siahaan di
sela-sela unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota, Senin.
Menurut dia, Omnibus Law memberikan kemungkinan pemberlakuan upah minimum khusus dan
upah per jam.
Menurut dia, aturan itu tidak memberikan kepastian kepada kepada pekerja. Apalagi, upah yang
dibayar per jam.
Dalam industri galangan kapal misalnya, yang kerjanya bergantung pada alam. Bila hujan, tidak
bekerja, maka tidak akan mendapatkan upah.
Kemudian, upah minimum khusus, ketika pengusaha tidak mampu membayar UMK, maka
diperbolehkan membayar di bawah ketentuan.
"Semestinya pengusaha yang tidak mampu bisa membuat surat pernyataan ke Disnaker untuk
ditangguhkan," kata dia.
Dengan Omnibus Law, kata dia, pemerintah seolah lepas tangan atas nasib pekerja.
Pekerja juga menolak kenaikan iuran BPJS, karena menurut dia, kehadiran badan penyelenggara
jaminan itu tidak memberikan perlindungan, justru menimbulkan masalah.
