Page 344 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 344
"Insyaallah kita dari Komisi IX akan bersama buruh, saya pribadi menolak omnibus law cipta lapangan
kerja ini, walaupun draf belum diberikan, tapi dulu pernah revisi UU 13, walaupun belum muncul, kita
sudah arahnya, sehingga kita tolak dan pada waktu itu kita berhasil," kata dia usai melakukan audiensi.
Said menyebut enam isu dalam RUU Omnibus Law yang dikhawatirkan merugikan buruh. Pertama,
dalam praktiknya, aturan itu akan menghilangkan upah minimum bagi buruh.
"Pengenalan upah per jam akan mengakibatkan upah minimum bakal terdegredasi bahkan hilang.
Buruh akan dihitung per jam dalam jam kerjanya. Kalau dia bekerja dalam satu bukan hanya 2 minggu,
maka dapat dipastikan upahnya hanya sepertiga atau paling tinggi setengah dari nilai upah minimum
yang berlaku di satu daerah tertentu," kata Said.
Selanjutnya, ia mengkhawatirkan RUU ini akan berdampak pada hilangnya pesangon, membebaskan
buruh kontrak serta alih daya ( outsourcing ), mempermudah masuknya tenaga kerja asing,
menghilangkan jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.
(yoa/pmg).
