Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020

Mista khawatir penerapan RUU Omnibus Law hanya akan merugikan para kaum buruh karena banyak
hak-hak buruh yang dikerdilkan. Mulai dari penghapusan pesangon buruh, dan pengubahan jam kerja
dari sebelumnya 40 jam menjadi tidak ada batasnya.
Selain itu, Mista menuturkan, kaum buruh menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena
memperberat ekonomi para pekerja. "Tolong dipikirkan lah kami para buruh,"ujarnya.

Menurut pantauan Tempo, para puruh mulai berkumpul di Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno,
Jakarta sejak pukul 09.00 WIB. Mereka mulai berdatangan dari berbagai daerah, seperti Bekasi, Bogor,
Cikarang, Karawang, Tangerang, dan DKI Jakarta, dengan menggunakan bus, dan sepeda motor.

Setelah terlihat buruh memenuhi kawasan, koordinator aksi mulai mengarahkan masa untuk berjalan
ke arah Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pukul 10.25 WIB. Ketika berjalan menuju
gedung parlemen, buruh pun sambil meneriakkan jargon untuk menolak realisasi Omnibus Law. "Tolak
Omnibus Law," teriak para buruh.
Sebelumnya, Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Muhammad Rusdi
menyatakan demonstrasi itu dilakukan sebagai bentuk totalitas dari para buruh. "Karena ini
mengancam dan mereduksi kualitas kesejahteraan kaum buruh dan mengancam masa depan anak
bangsa," ucapnya di kantor Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, Ahad, 19 Januari 2020.

Jika aspirasi pada demo buruh ini tidak didengar, menurut Rusdi, maka para buruh telah
merencanakan protes lanjutan dengan melakukan mogok kerja di berbagai sektor. "Pemogokan bukan
hanya buruh pabrik, tapi juga buruh dari kantor-kantor. Buruh kami di Indosat, Telkomsel, Antara, XL,
akan keluar."

Demo buruh yang terpusat di Jakarta ini, kata dia, rencananya akan diikuti sekitar 30 ribu buruh yang
berasal dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Demo ini juga akan dilakukan serentak di 20 provinsi
lainnya, antara lain , Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Riau, Lampung, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.
Selain soal pesangon dan jam kerja buruh, Rusdi menyebutkan, kaum buruh juga menolak rancangan
beleid Omnibus Law yang akan menghapus ketentuan upah minimum menjadi upah harian. "Upah
minimum kabupaten dan kota juga akan hilang," ujarnya.

BISNIS