Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020

Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan demonstrasi
tidak dilakukan di DPR saja, tapi di 20 provinsi. Massa menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
dan kenaikan iuran BPJS khusus untuk kelas 3.
"Kami meminta DPR untuk membatalkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Khususnya
keterkaitannya dengan ketenagakerjaan," kata Said Iqbal di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto,
Jakarta, Senin (20/1/2020).
Menurut Said Iqbal, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan mempengaruhi masa depan buruh dan
calon pekerja. Sebab, katanya, tak ada perlindungan.

"Karena membuat masa depan pekerja, calon pekerja, orang-orang muda yang akan memasuki
dunia kerja tanpa perlindungan," ujarnya.

Meski begitu, Said mengaku setuju dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal mengundang investor
masuk ke Indonesia. Namun demikian, dia menilai pemerintah belum memikirkan perlindungan bagi
buruh.

"Kita setuju dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, Pak Jokowi mengatakan ingin
mengundang investasi sehingga terbuka lapangan kerja. Yang kita tidak setuju ketika investasi masuk
maka tidak ada perlindungan buat kaum buruh. Kami mengatakan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
bercita rasa pengusaha," ujarnya.

Sementara, koordinator Daerah Gardu Metal FSPMI, Nur Fahrozi mengatakan jika Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja disahkan, gaji buruh akan dihitung per jam. Selain itu, sistem ini juga dinilai berdampak
pada outsourcing.

"Jika disahkan oleh pemerintah dan DPR, upah buruh dihitung per jam. Dengan kata lain, ketika kita
sakit, ketika kita memakai hak cuti kita, tidak akan dibayar pengusaha. Kedua, jika omnibus law
disahkan, maka sistem kerja outsourcing akan dibebaskan di semua jenis pekerjaan," ujar Nur Fahrozi.

(idh/hri) omnibus law massa buruh demo buruh kspi dpr.