Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 94
Title KSPI MINTA DPR TOLAK RUU CIPTA LAPANGAN KERJA
Media Name antaranews.com
https://www.antaranews.com/berita/1256392/kspi-minta-dpr-tolak-ruu-cipta-
Page/URL
lapangan-kerja
Journalist Zita Meirina
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Ditjen Binapenta / Negative
Sentiment
Summary
DPR harus menolak karena buruh juga punya hak dan kewajiban Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) meminta DPR RI untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan
Kerja karena dinilai akan merugikan kaum buruh dan tenaga kerja.
"DPR harus menolak karena buruh juga punya hak dan kewajiban di negeri ini terhadap
perlindungan," kata Ketua KSPI Said Iqbal di depan Gedung MPR DPR Jakarta, Senin.
Quote
DPR harus menolak karena buruh juga punya hak dan kewajiban di negeri ini terhadap perlindungan
-- Said Iqbal, Ketua KSPI
KSPI MINTA DPR TOLAK RUU CIPTA LAPANGAN KERJA
DPR harus menolak karena buruh juga punya hak dan kewajiban Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) meminta DPR RI untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan
Kerja karena dinilai akan merugikan kaum buruh dan tenaga kerja.
"DPR harus menolak karena buruh juga punya hak dan kewajiban di negeri ini terhadap
perlindungan," kata Ketua KSPI Said Iqbal di depan Gedung MPR DPR Jakarta, Senin.
Selain itu, pemerintah, ujar dia, seharusnya juga memberikan perlindungan terhadap kepastian kerja,
jaminan sosial, serta kepastian upah. Hal itu dinilainya sama sekali tidak tercermin dalam RUU Cipta
Lapangan Kerja.
Ia menilai omnibus law akan membuat masa depan pekerja, calon-calon tenaga kerja, orang muda
yang akan memasuki tenaga kerja tanpa perlindungan.
Pada prinsipnya, KSPI setuju dengan sikap Presiden Jokowi yang ingin mengundang investasi ke Tanah
Air dengan tujuan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Namun, hal itu harus pula diselaraskan
dengan perlindungan kaum buruh.
"Kita setuju Jokowi yang ingin mengundang investasi sehingga terbuka lapangan kerja. Tapi yang tidak
kita setuju ketika investasi masuk maka tidak ada perlindungan bagi kaum buruh," ujar dia.
Jika hal itu tetap dilaksanakan oleh pemerintah, maka KSPI menganggap sama saja dengan proteksi
terhadap kepemilikan modal. Apalagi, mulai dari Satuan tugas (Satgas) diketuai oleh Ketua Umum
Kadin dan semua anggotanya adalah asosiasi pengusaha.
