Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 157
RAKOR PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI KARYAWAN PESERTA BP JAMSOSTEK
DIGELAR
Rakor Pelaksanaan Pemberian Bantuan Subsidi Karyawan Peserta BP Jamsostek di Ruang Bung
Tomo, Pemkab Jombang, Kamis siang (13/08). [arif yulianto/bhirawa] Jombang, Rapat
Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Pemberian Bantuan Subsidi Karyawan Peserta BP Jamsostek
digelar di Ruang Bung Tomo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Kamis siang (13/08).
Rakor tersebut diikuti oleh Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jombang, Dinas
Ketenagakerjaan Jombang, Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur (Jatim), Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi Jatim, pengusaha, dan pekerja.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jombang, Sulistijo N Wirjawan mengatakan, Rakor
tersebut membahas terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ada kaitannya dengan rencana
pemerintah untuk memberikan BLT kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif.
"Rakor ini memberikan penjelasan khusus di Kabupaten Jombang. Karena kemarin, begitu
pemerintah memberikan stetemen, banyak yang bertanya. Makanya atas inisiasi Disnaker
Kabupaten Jombang, menginisiasi kegiatan ini agar tidak menjadi salah paham," kata Sulistijo N
Wirjawan.
Sulistijo N Wirjawan menambahkan, pemerintah memang mempunyai program untuk
memberikan BLT yang mana anggarannya bersumber dari keuangan negara.
Dia melanjutkan, terkait program BLT ini, pihaknya diberikan tugas oleh Kementrian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk meng-collect nomor rekening penerima BLT tersebut.
"Tentunya pekerja yang masih aktif itu tadi. Karena data base kami yang dianggap paling siap
untuk segera diluncurkan. Rencananya BLT ini, akan diluncurkan bulan September (2020). Jadi
Rp2, 4 Juta itu diluncurkan dalam 2 tahap. September itu Rp1,2 Juta, dan November Rp1,2 Juta,"
jelasnya.
Saat ini di Kabupaten Jombang lanjut dia, tengah dilakukan proses pendataan nomor rekening
penerima BLT. Dikatakannya, proses pendataan nomor rekening ini sudah mencapai 60 persen
dari total tenaga kerja aktif BPJS Ketenagakerjaan di Jombang yang mencapai angka sekitar 38
ribu.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang, Purwanto mengatakan, jika informasi terkait
BLT ini tidak segera ditangkap, maka akan menjadi bola liar di masyarakat, sehingga hal tersebut
tidak menguntungkan bagi masyarakat maupun pemerintah.
"BPJS Ketenagakerjaan sudah mendapatkan surat dari Satgas Penanganan Ekonomi Nasional,
tentang permintaan data peseta BPJS Ketenagakerjaan yang gajinya di bawah Rp5 Juta agar
menyampaikan nomor rekeningnya," kata Purwanto.
Oleh karenanya sambung Purwanto, pihaknya kemudian bekerjasama dan bersinergi dengan
BPJS Ketenagakerjaan Jombang untuk mengadakan Rakor tersebut. [rif/adv].
156
