Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 164
Menaker Ida menegaskan kementerian yang dipimpinnya aktif melakukan sosialisasi terkait topik
itu dan melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan, seperti serikat pekerja/buruh,
asosiasi pengusaha dan profesi. Langkah itu dilakukan untuk menghilangkan praktik-praktik
diskriminasi, kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Praktik-praktik atau kebiasaan pada
masyarakat yang permisif terhadap pelecehan perempuan harus dikikis dan dihilangkan, kata
Ida.
Dia mengatakan bahwa harus ada produk hukum yang melindungi perempuan dari pelecehan
dan kekerasan. Oleh karena itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) harus menjadi
agenda prioritas DPR tahun depan.
"Pemerintah berharap DPR yang pada masa sidang tahun ini belum selesai membahas dan
mengesahkan RUU PKS sebagai UU, pada masa sidang tahun depan, menjadikannya sebagai
salah satu agenda prioritas, termasuk RUU KUHP, karena kedua RUU tersebut dalam saling
beririsan, dan tidak boleh saling bertentangan," kata Ida.
Komitmen Ida akan melindungi pekerja perempuan karena berdasarkan Survei Sosial Ekonomi
Nasional (SUSENAS) yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada 2019, menunjukkan jumlah
pekerja perempuan mencapai 46.578.850 pekerja (37,1 persen). Dari jumlah tersebut, 46.376
pekerja perempuan mengaku pernah mengalami kekerasan di tempat kerja, serta 19.201 pekerja
perempuan mengaku pernah mengalami pelecehan di tempat kerja.
Lebih lanjut, ia menyatakan selain harus adanya penguatan pada UU, perlu mengajak potensi
masyarakat yang ada, seperti lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga profesi, dan
potensi lain untuk ikut melakukan edukasi kepada masyarakat, untuk bersama-sama
menghilangkan bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan.
"Pemahaman agama, pendidikan, dan budaya memberikan kontribusi yang signifikan dalam
upaya pencegahan terjadinya kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Tentu
pemahaman yang mempunyai spirit kesetaraan antara laki-laki dan perempuan," ujar Ida.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta Editor: Endang Sukarelawati COPYRIGHT (c)2020 .
163