Page 2 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 2

Newstrend Ketenagakerjaan

                                                 14 Agustus 2020


                                                     Berita Terbaru

                      180
                      160
                      140
                      120                              Positif; 168
                      100
                       80
                       60
                                                                               Negatif; 9
                       40
                       20
                        0
                                          Positif                            Negatif


                                                NEWSTREND


                                 Soroti 10 Masalah, Komnas HAM Minta RUU
               Judul          :
                                 Ciptaker Disetop


               Sentimen  :  Positif


              Ringkasan


              Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan Presiden dan
              DPR untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang Omnibus Law
              Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Pasalnya, diduga ada pelanggaran prosedur dan prinsip
              hukum serta berpotensi melanggar hak. Berdasar hasil kajian yang dilakukan Komnas
              HAM, ada 10 poin yang menjadi sorotan terkait RUU Ciptaker.

              Beberapa pelanggaran diantaranya: Prosedur perencanaan dan pembentukan RUU
              Cipta Kerja tidak sejalan dengan mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 5 huruf g
              UU No.12 Tahun 2011, yang menjamin hak untuk berpartisipasi dan asas keterbukaan,
              RUU Cipta Kerja berpotensi memicu terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of
              power), berpotensi membuat terjadinya pemunduran atas kewajiban negara memenuhi
              hak pekerjaan dan penghidupan yang layak.

              RUU ini juga dikhawatirkan membuat pelemahan atas kewajiban negara untuk
              melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan RUU Ciptaker juga
              dinilai mengubah berbagai ketentuan penghukuman dari sanksi pidana penjara,
              menjadi sanksi denda administratif dan bernuansa diskriminatif.






                                                            1
   1   2   3   4   5   6   7