Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

Koordinator Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos yang tergabung dalam
Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyatakan, massa sudah siap melakukan demo. Rute
demo pun telah disiapkan.

"Iya, kami aksi pagi di Kementerian Kementerian dulu dan kemudian baru ke DPR RI," kata
Nining saat dihubungi Republika.co.id pada Kamis (13/8) malam.

Bukan hanya di DKI Jakarta, Nining mengatakan, berbagai organisasi Serikat buruh dan
masyarakat yang tergabung dalam Gebrak juga akan melakukan aksi di berbagai daerah. Ia
mengklaim aksi akan digelar di 18 kota. "Ada di 18 kota, di 14 provinsi, (menggelar) aksi yang
sama menolak omnibus law ," kata Nining.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan menghormati sejumlah Serikat Buruh
atau Pekerja, serta elemen masyarakat yang berencana melakukan unjuk rasa memprotes
Omnibus Law RUU Cipta Kerja hari ini. "Itu hak kawan buruh sesuai konstitusi sepanjang tertib
dan tidak anarkis," kata Presiden KSPI Said Iqbal.
Untuk diketahui, KSPI melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR RI pada Selasa (12/8) untuk
memberi masukan terkait klaster ketenagakerjaan yang menjadi polemik dalam pembahasan
omnibus law . Pertemuan itu menyepakati pembentukan tim bersama antara DPR RI dan Serikat
pekerja yang akan memilih pasal demi pasal terkait ketenagakerjaan.
"Diskusi bersama (dimulai) tanggal 18 Agustus, apakah aksi ada ya itu dinamika tapi sebelum
kita lakukan aksi, proses dialognya kita kuatkan dulu," kata Said Iqbal.

Adapun aksi besar-besaran yang bakal terjadi, kata Iqbal, harus dimaknai sebagai dukungan
pada DPR RI agar mereka benar-benar memegang teguh aspirasi kaum buruh. "Kita percaya
DPR, tapi aksi lebih pada dukungan kepada DPR agar teguh dalam memperjuangkan aspirasi
buruh," tegasnya.

Gelombang penolakan atas RUU Cipta Kerja, khususnya untuk klaster Ketenagakerjaan telah
terjadi dalam beberapa bulan terakhir sejak draf RUU tersebut muncul. RUU tersebut menuai
protes lantaran poin-poinnya dinilai merugikan para pekerja.

Ada beberapa poin yang menjadi perhatian, antara lain soal upah per jam yang berpotensi
menghapus upah minimum dan pemberian tunjangan PHK enam bulan yang berpotensi
menghapus sistem pesangon.

Para buruh juga khawatir dengan pengunaan tenaga kerja asing di sektor kerja unskilled workers
. Lalu, para buruh khawatir jaminan pensiun dan jaminan kesehatan tidak akan diberikan pada
buruh yang hitungan upahnya per jam, karena cara menghitung iurannya akan sulit.

Selain itu, buruh khawatir dengan penghapusan sanksi pidana pada pengusaha yang
mengabaikan regulasi. Selanjutnya, adanya perpanjangan sistem kontrak hingga 5 tahun tanpa
dibatasi sehingga menghilangkan kepastian nasib para buruh.

Sementara itu, DPR dan Pemerintah terus membahas poin demi poin daftar inventarisasi masalah
(DIM) dalam RUU Cipta Kerja. Bahkan, dalam masa reses yang mestinya menjadi waktu
kunjungan ke daerah pemilihan, DPR tetap mengebut pembahasan RUU kontroversial ini..

34