Page 358 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

Pemerintah, kata Edison, menyiapkan dana untuk program tersebut Rp 37,7 triliun bagi 15,7 juta
orang pekerja se-Indonesia. "Kalau semua ini belanja kan tumbuh ekonomi," ujarnya.

Sebab itu, pemerintah menyarankan uang bantuan itu sepenuhnya dipakai untuk belanja. Tidak
disarankan untuk disimpan 'Yangditabungmungkin gaji pokok sebelumnya saja," sarannya

Peruntukan dana itu memang untukkonsumtif. Jadi bisa dipakai untuk belanja, terutama belanja
produk dalam negeri. "Diutamakan belanja produk UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi." katanya

Skema bantuan langsung diberikan kepada pekerja sebesar Rp 600 ribu per bulan. Pembagi-
annya dilakukan dua bulan sekali. Sehingga per orang mendapat Rp 1X juta sekali pencairan.

Tugas BPJS di daerah hanya menyiapkan data nomor rekening peserta setelah itu dikirim ke

pusat untuk diverifikasi lagi "Jadi nanti dananya ditransfer langsung ke masing-masingrekening,"
jelasnya.

Program tersebut merupakan bantuan dari pemerintah kepada pekerja formal atau penerima

upah. Penyaluran bantuan menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan. "Sehingga kami diminta
melengkapi data nomor rekening pekerjayang terdaftar," jelasnya.

Edison mengingatkan, perusahaan segera melaporkan data nomor rekening karyawan sehingga
mereka mendapatkan bantuan tersebut. "Paling lama kami terima tanggal 14 Agustus, itu
terakhir," katanya.

Jika telat dari batas waktu itu, BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa memutuskan masih bisa diterima
atau tidak. Sebab kebijakan ada di pemerintah pusat. "Perintah kepada kami di seluruh Indonesia
untuk segera mengumpulkan nomor rekening," ujarnya.

Termasuk peserta yang pembayaran iurannya masih nunggak, pihaknya tidak bisa memutuskan
dapat bantaun atau tidak Tapi ia menyarankan perusahaan atau karyawan yang masih
menunggak iuran segera melunasi. "Kalau ada pekerja yang belum dilindungi, segera dilindungi,"
imbuh pria asal Papua ini.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dis-nakertrans) NTB HjWismaningsih
Drajadiah mengatakan, pemerintah terus berkoordinasi dengan BPJS untuk memastikan data
penerima. "Kami juga mendorong perusahaan untuk membantu karyawannya mendapatkan
bantuan tersebut," imbuhnya

Bantuan tersebut, kata Wisma, akan sangat membantu para pekerja yang terdampak akibat pan-
demi Covid-19. Sehingga bisa meringankan beban pekerja selama pandemi. "Lumayan
bantuannya untuk empat bulan," ujarnya.

Kuncinya, perusahaan harus aktif untuk memastikan semua pekerjanya mendapatkan bantuan
tersebut. Jangan sampai karena kelalaian, pekerja tidak mendapatkan haknya. "Kami juga sudah
minta pemda kabupaten/kota mensosialisasikan ini ke perusahaan-perusahaan di daerah
mereka," kata mantan Kadisos NTB itu.

Relaksasi Iuran

357