Page 368 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 368
Mereka ini meliputi pekerja informal atau pekerja kontrak. Setiap bulan, mereka membayar iuran
secara mandiri.
Poin lain yang masih dibicarakan adalah mekanisme verifikasi data penerima subsidi serta
institusi yang bertanggung jawab jika di kemudian hari ada kesalahan data dan ketidaktepatan
penyaluran bantuan.
Sejauh ini, posisi Kementerian Ketenagakerjaan adalah sebagai juru bayar, sedangkan
BPJamsostek sebagai penyedia data.
"Kalau ada kesalahan data, itu bukan tanggung jawab Kemenaker. Makanya, kami minta data
valid dari BPJS Ketenagakerjaan. Saat penyampaian data calon penerima, kami minta ada berita
acara bahwa ini data yang benar," kata Kepala Biro Humas Kemenaker Soes Hindharno saat
dihubungi, Rabu (12/8/2020).
Soes mengatakan, permenaker masih bisa berubah dalam proses harmonisasi karena ada banyak
usulan yang masuk dari pemangku kebijakan lain, seperti Kementerian Keuangan, Badan
Pemeriksa Keuangan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Informasi Resmi Pemerintah mengumumkan secara resmi informasi tentang subsidi upah buruh.
Pekerja yang mendapat subisdi tak dibatasi jenis pekerjaan dan terdata memiliki pendapatan di
bawah Rp5juta.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah, saat
memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Senin (10/8/2020).
Mengenai pengawasan, Menaker menyampaikan telah meminta pendampingan dari aparat
hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, BPK, BPKP, dan KPK, dalam rangka meyakinkan
Kemenaker sebagai kuasa pengguna anggaran agar program ini benar-benar tepat sasaran.
"Program ini saya mengulang bahwa uang itu setelah verifikasi dilakukan akan ditransfer
langsung kepada rekening penerima program dalam hal ini adalah pekerja. Jadi tidak akan
mampir ke mana-mana karena langsung ditransfer ke rekeningnya pekerja," kata Menaker.
Yang dibutuhkan sekarang, menurut Menaker, adalah BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan
validasi datanya sehingga kehadiran para penegak hukum untuk melakukan pendampingan agar
proses itu berjalan dengan baik.
Senada dengan Menaker, Direktur BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menyampaikan bahwa
untuk para calon penerima bantuan ini dari semua sektor industri.
"Kami telah menyisir seluruh sektor industri, jadi syarat utamanya adalah terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan secara aktif.
Kemudian setelah kita sisir kita mendapatkan data tersebut, nah baru kita sampaikan kepada
perusahaan," katanya.
Direktur BPJS Ketenagakerjaan sampaikan bahwa ada beberapa perusahaan yang belum patuh,
belum melaporkan seluruh peserta atau karyawan serta tidak melaporkan upah sebenarnya
kepada BPJS Ketenagakerjaan.
367
