Page 369 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 369
"Saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan pembenahan untuk bertransformasi.
Kita harus berbenah, kita harus menjadi warga negara yang baik, patuh taat kepada hukum.
Oleh karena itu kami juga meminta kepada seluruh perusahaan untuk memastikan bahwa yang
diberikan adalah sesuai dengan upah yang sebenarnya," imbuhnya.
Data yang didapatkan, menurut Direktur BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 15,7 juta tersebut
adalah data peserta BP JAMSOSTEK di tanggal 30 Juni berdasarkan upah di bawah Rp5 juta dan
berdasarkan data upah yang dilaporkan oleh pemberi kerja atau perusahaan kepada BP
JAMSOSTEK serta telah tercatat di sistem BP JAMSOSTEK.
"Saat inilah kami sedang mengumpulkan kami minta kerja sama seluruh perusahaan, kami minta
kerja sama seluruh pekerja untuk mendorong para perusahaan HRD masing-masing untuk
segera melaporkan nomor rekening banknya kepada BP JAMSOSTEK agar kami punya waktu
untuk melakukan validasi berikutnya," jelasnya. (MAY/EN) Nilai Tambah Program bantuan
subsidi upah yang diberikan oleh Pemerintah merupakan nilai tambah bagi pekerja yang terdaftar
sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek, selain perlindungan risiko kerja
dalam bentuk kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan juga jaminan pensiun.
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, saat
memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Senin (10/8).
BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek, menurut Agus, akan menyiapkan data sebagaimana
yang dipersyaratkan kemudian menyisir peserta aktif kategori penerima upah atau pekerja
formal dengan upah dibawah Rp5.000.000 per bulan berdasarkan data upah pekerja yang
dilaporkan oleh pemberi kerja dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
"Dari data tersebut tidak termasuk di dalamnya adalah peserta yang terdaftar bekerja di induk
perusahaan BUMN, di lembaga negara, di instansi pemerintah, namun termasuk di sini yang
mendapatkan subsidi adalah para pegawai non-ASN," ujar Direktur BPJS Ketenagakerjaan.
Saat ini BJPS Ketenagakerjaan, lanjut Agus, telah melakukan penyisiran data by name by address
peserta aktif di BP Jamsostek per tanggal 30 Juni mendapatkan data sebanyak 15,7 juta pekerja.
Namun demikian, data tersebut belum ada nomor rekening.
"Oleh karena itu, BP Jamsostek sejak hari Sabtu kemarin kami telah menginformasikan kepada
perusahaan untuk melengkapi nomor-nomor rekening pekerjanya yang gajinya atau upahnya di
bawah Rp5 juta sesuai dengan yang dilaporkan di BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Agus.
Dalam hal ini, Dirut BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini
memerlukan partisipasi semua pihak dan memerlukan peran aktif pelaku usaha.
"Kami BP Jamsostek juga mengimbau kepada perusahaan yang belum tertib dalam pembayaran
iuran atau melaporkan upah pekerja atau belum mendaftarkan pekerjanya agar mematuhi aturan
tersebut dan melakukan pendaftaran," imbuh Direktur BPJS Ketenagakerjaan.
Momentum ini, menurut Agus, merupakan momentum untuk melakukan transformasi, bukan
hanya ekonomi, tetapi juga karakter sebagai warga negara yang baik untuk mematuhi regulasi
yang ada.
368
