Page 423 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah akan mendahulukan penyaluran bantuan
terkait pandemi Covid-19 kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ( BPJS Ketenagakerjaan ) atau BP Jamsostek .

WAPRES: PENYALURAN BANTUAN KE PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
DIDAHULUKAN

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah akan mendahulukan penyaluran bantuan
terkait pandemi Covid-19 kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ( BPJS Ketenagakerjaan ) atau BP Jamsostek .

"Pemerintah berpikir menyalurkan bantuan kepada pekerja dengan mendahulukan mereka yang
terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan ," ujar Ma'ruf dalam acara penganugerahan
penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award 2019 secara virtual atau daring,
Rabu 12 Agustus 2020.

Oleh karena itu, Ma'ruf mendorong para pelaku usaha memperluas cakupan kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan kepada pada pekerjanya.

Itu termasuk juga bagi pemerintah daerah untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerja non
aparatur sipil negara (ASN) dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di BPJS
Ketenagakerjaan .

"Dengan menjadi anggota BPJS , maka pekerja akan menerima manfaatnya bila dibutuhkan
kemudian hari," katanya.

Ma'ruf mengatakan, saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan
perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19. Salah satunya yang akan didapatkan para
peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah subsidi dari pemerintah berupa bantuan langsung tunai
(BLT) sebanyak Rp600.000.

Namun bantuan tersebut akan diberikan kepada karyawan swasta peserta BPJS
Ketenagakerjaan yang masih aktif dengan upah di bawah Rp5 juta per bulan, berdasarkan data
upah yang dilaporkan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan .

Ma'ruf mengatakan, pemerintah telah berkomitmen untuk terus mendorong optimalisasi
penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut tercermin melalui penerbitan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019.

" BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanannya dalam melindungi
pekerja dengan meningkatkan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKM) tanpa menaikkan jumlah iuran yang harus dibayarkan para pekerja ," ujarnya.

Cimahi Terbaik Sementara itu, Kota Cimahi Jawa Barat berhasil meraih Paritrana Award 2019
untuk kategori Pemerintah Kota/Kabupaten. Bersama Cimahi, penghargaan Paritrana 2019
diberikan kepada Kabupaten Sukamara di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tapanuli Selatan
di Sumatera Utara Untuk kategori pemerintah provinsi, penghargaan diberikan kepada Sulawesi
Utara, Sulawesi Selatan dan Papua Barat. Selain wapres, penyerahan Partrana Award itu,

422