Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021
P. 101
Andry mengatakan, masih terdapat pemberi kerja berskala besar menengah yang belum
melindungi tenaga kerjanya secara penuh sehingga mereka sulit memanfaarkan program JKP.
"Masih terdapat pemberi kerja berskala besar menengah yang belum melindungi tenaga kerjanya
secara penuh, seperti ke dalam program pensiun. Kemudian masih banyak pemberi kerja
berskala kecil dan mikro yang hanya melindungi tenaga kerjanya melalui di program. Dengan
kondisi ini, harusnya karyawan mendapat perlindungan penuh," kata Andry.
Hal itu diungkapkan Andry usai memimpin sosialisasi program JKP secara daring kepada ratusan
perwakilan perusahaan. Untuk memaksimalkan program JKP, sosialisasi pun terus dilakukan.
Andry mengatakan, manfaat program JKP yakni peserta mendapatkan bantuan uang tunai
selama enam bulan. Bantuan ini diberikan sebagai upaya membantu peserta yang kehilangan
penghasilannya sebelum mendapatkan pekerjaan baru.
Tidak hanya itu, peserta pun akan mendapatkan akses informasi pasar kerja hingga pelatihan
untuk meningkatkan kemampuannya.
"Jadi diharapkan dengan peningkatan skill, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan baru pun
makin terbuka," ucap dia.
Untuk mendapatkan manfaat tersebut, peserta program JKP harus memenuhi persyaratan, yaitu
warga negara Indonesia, saat pertama kali menjadi peserta JKP usia belum mencapai 54 tahun,
mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan baik PKWTT maupun PKWT.
Andry mengatakan, perusahaan sebenarnya tidak perlu membayar iuran tambahan untuk
mendapatkan manfaat ini.
Soalnya, seluruh iuran ditanggung oleh pemerintah pusat dan rekomposisi dari iuran program
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Selanjutnya, terdapat dua kriteria bagi pemberi kerja atau badan usaha yang dapat
mengikutsertakan tenaga kerjanya.
Pertama, untuk perusahaan skala menengah dan besar harus terdaftar dalam lima program yakni
JKK, JKM, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
Kedua, untuk perusahaan kecil dan mikro cukup empat program yaitu JKK, JKM, JHT dan JKN.
"Selanjutnya diharapkan Badan usaha/Pemberi kerja dapat melakukan pembayaran iuran dan
menyampaikan administrasinya secara tertib setiap bulannya, agar pelayanan yang diberikan
kepada seluruh peserta dapat dilakukan secara tepat waktu," ucap Andry.
Andry menambahkan, pemberi kerja diharapkan agar tidak hanya melindungi karyawan namun
juga mereka yang masih berstatus magang ataupun pelatihan.
Soalnya, meski belum berstatus sebagai karyawan, mereka memiliki risiko kerja yang sama.
"Kemudian diharapkan perusahaan juga dapat meningkatkan kepeduliannya terhadap pekerja
rentan yang ada di sekitar lingkungan badan usaha atau pemberi kerja, dengan merealisasikan
dana CSR-nya dalam bentuk perlindungan jaminan sosial tenaga kerja," ucap dia.***.
100
