Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021
P. 114
KEMNAKER: BELUM ADA DATA VALID SOAL PHK DI WILAYAH YANG TERAPKAN
PPKM DARURAT
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya agar tidak terjadi Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM
Darurat.
"Kami menyadari bahwa PPKM Darurat ini berat bagi kelangsungan usaha, tapi kami tidak bosan
meminta perusahaan agar sebisa mungkin menghindari melakukan PHK," ujar Dirjen PHI dan
Jamsos Kemnaker, Indah Putri Anggoro, di Jakarta, Kamis (15/7/2021).
Dirjen Putri menyatakan bahwa PPKM Darurat ini memang memiliki efek bagi kelangsungan
usaha setidaknya karena perusahaan atau pabrik tidak beroperasi secara maksimal, terutama
perusahaan atau industri yang masuk kategori esensial dan non-esensial, sehingga akan
berpengaruh pada kekuatan finansial perusahaan.
"Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Ketenagerjaan di seluruh Indonesia, dan hingga hari ini
belum mendapatkan data resmi dan valid dari Dinas Ketenagakerjaan di daerah, terutama yang
wilayahnya menerapkan PPKM Darurat, terkait adanya PHK," ucapnya.
Ia mengungkapkan Kemnaker telah dan akan terus melakukan upaya pembinaan dan
pendampingan dalam mencegah PHK di masa PPKM Darurat ini, seperti melakukan Rapat
Koordinasi Nasional dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja seluruh wilayah Jawa dan Bali, serta
dengan Mediator Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan, agar melakukan
pembinaan dan pendampingan terhadap para pengusaha dan pekerja yang saat ini sedang
terkena dampak PPKM darurat.
Dorong Dialog Bipartit
Menurutnya, kesulitan apapun yang dialami perusahaan, pihaknya selalu mendorong agar
dilakukan dialog bipartit antara pekerja dan pengusaha untuk mendiskusikannya dengan baik
dan bijak agar terwujud kesepakatan kedua belah pihak.
"Kemnaker beserta jajaran Kepala Dinas, Mediator Hubungan Industrial di seluruh Indonesia siap
memberikan pendampingan terhadap pengusaha dan pekerja dalam ini diwakili serikat pekerja
untuk mencapai win win solution," ucapnya.
Adapun upaya yang dilakukan Kemnaker dari sisi regulasi yaitu menerbitkan Permenaker No. 2
Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam masa
pandemi COVID-19.
Menurutnya, dalam Pemernaker ini, Perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak
pandemi COVID-19 dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah
pekerja/buruh berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
"Selain itu Ibu Menteri Ketenagakerjaan juga telah menerbitkan Surat Edaran No.3 tahun 2020
yang di antaranya memuat pedoman yang terkait dengan pengupahan," ujarnya.
113
