Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021

PPKM DARURAT, KEMNAKER BERUPAYA BENDUNG POTENSI PHK

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berupaya agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Kami menyadari bahwa PPKM Darurat ini berat bagi kelangsungan usaha, tapi kami tidak bosan
meminta perusahaan agar sebisa mungkin menghindari melakukan PHK," ujar Dirjen PHI dan
Jamsos Kemnker, Indah Putri Anggoro, di Jakarta, Kamis (15/7).

Putri mengakui PPKM Darurat berdampak pada kelangsungan usaha, karena perusahaan atau
pabrik tidak beroperasi secara maksimal, terutama perusahaan atau industri yang masuk
kategori esensial dan non-esensial, sehingga akan berpengaruh pada kekuatan finansial
perusahaan.

"Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Ketenagerjaan di seluruh Indonesia, dan hingga hari ini
belum mendapatkan data resmi dan valid dari Dinas Ketenagakerjaan di daerah, terutama yang
wilayahnya menerapkan PPKM Darurat, terkait adanya PHK," ucapnya.

Dia mengungkapkan Kemnaker telah dan akan terus melakukan upaya pembinaan dan
pendampingan dalam mencegah PHK di masa PPKM Darurat ini,.

Kemnaker melakukan Rapat Koordinasi Nasional dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja seluruh
wilayah Jawa dan Bali, serta dengan Mediator Hubungan Industrial dan Pengawas
Ketenagakerjaan.
"Sehingga melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap para pengusaha dan pekerja
yang saat ini sedang terkena dampak PPKM Darurat," katanya.

Menurutnya, kesulitan apapun yang dialami perusahaan, pihaknya selalu mendorong agar
dilakukan dialog bipartit antara pekerja dan pengusaha untuk mendiskusikannya dengan baik
dan bijak agar terwujud kesepakatan kedua belah pihak.

"Kemnaker beserta jajaran Kepala Dinas, Mediator Hubungan Industrial di seluruh Indonesia siap
memberikan pendampingan terhadap pengusaha dan pekerja dalam ini diwakili serikat pekerja
untuk mencapai win win solution," ucapnya.

Adapun upaya yang dilakukan Kemnaker dari sisi regulasi yaitu menerbitkan Permenaker No. 2
Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam masa
pandemi Covid-19.

Menurut Putri, dalam Pemernaker ini, perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak
pandemi Covid-19 dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah
pekerja/buruh berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

"Selain itu Ibu Menteri Ketenagakerjaan juga telah menerbitkan Surat Edaran No.3 tahun 2020
yang di antaranya memuat pedoman yang terkait dengan pengupahan," ujar Putri.

108