Page 196 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021
P. 196
pengurangan upah buruh dan pekerja," kata Dedy saat konferensi pers harian PPKM Darurat
secara virtual, Rabu (14/7/2021).
Selain itu, Dedy mengatakan ketentuan ini sengaja dikeluarkan karena mempertimbangkan
potensi PHK yang besar di tengah PPKM Darurat. Sebab, pada kebijakan PPKM Darurat,
pemerintah meminta agar sistem WFH diberlakukan sekitar 50 persen sampai 100 persen.
"Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan banyaknya pekerja yang terancam PHK dan
dirumahkan. Untuk itu, pemerintah menyusun langkah-langkah untuk menghindari PHK
karyawan dan di saat bersamaan menyelamatkan perusahaan," terangnya.
Kendati begitu, belum ada target waktu pasti kapan sekiranya aturan itu akan dikeluarkan.
Sebelumnya, Menaker Ida telah meminta perusahaan agar tetap memenuhi hak pekerja selama
WFH diterapkan.
Salah satunya memenuhi hak upah pekerja. Pemenuhan upah itu berdasarkan kesepakatan di
perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Sementara bila perusahaan kesulitan membayar
upah, maka harus mengikuti pedoman dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020
tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan Covid-1.
kbc 10.
195
