Page 162 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Sedikitnya terdapat lima alasan untuk mogok kerja. Salah satunya karena diabaikannya tuntutan
mereka kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengganti pimpinan atau Direktur Utama
Pertamina Nicke Widyawati dengan sosok yang lebih baik.

Alasan ini disampaikan dalam surat pemberitahuan mogok kerja tertanggal 17 Desember 2021
yang diteken Presiden FSPPB Arie Gumilar dan Sekretaris Jenderakl Sutrisno. Meski demikian,
Arie belum merinci berapa banyak anggota federasi yang bakal ikut aksi mogok kerja ini.

"Nanti akan disampaikan juru bicara federasi," kata Arie saat dihubungi, Senin, 20 Desember
2021.

Sebelumnya, federasi sudah menyampaikan dua surat tertanggal 10 Desember kepada dua
pihak. Pertama, mereka bersurat ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan melaporkan
ketidakharmonisan hubungan industrial di Pertamina.

Kedua, mereka mengajukan surat kepada Erick Thohir terkait permohonan pencopotan Nicke.
Dalam surat tersebut, federasi menganggap Nicke telah gagal membangun hubungan industrial
yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di tubuh Pertamina. Demikianlah sampai akhirnya terbit
surat pemberitahuan mogok kerja pada 17 Desember ini.

Surat tersebut ditujukan kepada Nicke dan Menteri Ida. Selain itu, ada juga tembusan surat
kepada beberapa pihak seperti Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Menteri BUMN, Menteri ESDM,
Menteri Keuangan dan beberapa pihak lainnya. "Baru Menteri BUMN yang sudah (dikirim), ESDM
dan Keuangan besok," kata Arie.

Adapun empat alasan dan sebab lainnya sehingga dilakukan mogok kerja, yaitu sebgai berikut:

Tidak tercapainya kesepakatan untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Pertamina,
antara pengusaha dan pekerja yang diwakili FSPPB
Pengusaha dan pekerja yang diwakili FSPPB gagal melalukan perundingan

Tidak adanya itikad baik dari direktur utama untuk membangun industrial peace atau hubungan
kerja yang hamonis, dinamis, dan berkeadilan

Tidak diindahkannya berbagai upaya damai yang sudah ditempuh FSPPB

Lalu dalam surat tersebut, Arie menyampaikan mogok kerja ini akan diikuti ole pekerja Pertamina
yang menjadi anggota FSPPB. Baik yang ada di holding maupun subholding. Mogok pun akan
diperpanjang sampai dengan dipenuhinya tuntutan FSPPB sesuai surat pada 10 Desember
tersebut.

Sebaliknya, mogok dalam dihentikan lebih cepat kalau permintaan mereka telah dipenuhi. Selain
itu, mogok juga bakal dihentikan kalau perusahaan bersedia melakukan perundingan dengan
syarat-syarat yang pernah mereka sampaikan kepada Direktur SDM Pertamina pada agenda pra
perundingan PKB yang berlangsung di Cirebon, Jawa Barat, pada 8 sampai 10 Desember 2021.
Tempo mengkonfirmasi surat dari FSPPB pada 10 Desember tersebut kepada Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi dan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.
Tapi hingga berita ini diturunkan, keduanya belum memberikan respons.

Sementara itu, Merespons rencana mogok tersebut, Vice President Corporate Communication
Pertamina Fajriyah Usman menyebut manajemen Pertamina terbuka untuk melakukan dialog
dengan pekerja, termasuk Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). "Sesuai aturan
hubungan industrial yang berlaku," kata dia.

161