Page 158 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 158

Judul               Asosiasi pengusaha sindir Anies ada kepentingan politik di balik revisi
                                    UMP DKI
                Nama Media          jabar.antaranews.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://jabar.antaranews.com/berita/343881/asosiasi-pengusaha-
                                    sindir-anies-ada-kepentingan-politik-di-balik-revisi-ump-dki
                Jurnalis            Zaenal A.
                Tanggal             2021-12-20 21:25:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Apakah
              revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Oh jelas. Itu jelas
              neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Padahal
              tidak ada korelasinya. Kalau mau minta perbaikan formula itu karena itu PP yang ditanda tangani
              Presiden, langsung saja ke Pak Presiden, kira-kira begitu

              negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan) Investor
              dan  kami  sebagai  pelaku  usaha  itu  satu  kata  kuncinya,  kepastian  hukum  dari  pemerintah.
              Kepastian itu tidak berubah-ubah, maksudnya. Lha ini Pak Anies berubah-ubah



              Ringkasan

              Sejumlah perwakilan dari asosiasi pengusaha menyindir adanya dugaan kepentingan politik di
              balik revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022.



              ASOSIASI PENGUSAHA SINDIR ANIES ADA KEPENTINGAN POLITIK DI BALIK
              REVISI UMP DKI

              Sejumlah perwakilan dari asosiasi pengusaha menyindir adanya dugaan kepentingan politik di
              balik revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022.

              "Apakah revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Oh jelas. Itu jelas," kata
              Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz dalam konferensi pers
              daring di Jakarta, Senin.





                                                           157
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163