Page 155 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 155
ANIES TETAPKAN UMP TAK SESUAI PP 36, KEMNAKER KOORDINASI DENGAN
KEMENDAGRI
Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam
Negeri terkait keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menetapkan revisi Upah
Minimum Provinsi tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.
“Dengan tidak diikutinya PP 36 dan sesuai dengan amanah UU Nomor 23 Tahum 2014 jelas kalau
nanti sebagai pembina teman-teman Pemda ada kementerian teknis lain, yaitu Kemendagri. Jadi
kami akan koordinasi dengan Kemendagri,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian
Ketenagakerjaan Khairul Harahap kepada Tempo, Senin, 20 Desember 2021.
Ia mengatakan beleid-beleid tersebut sudah mengatur konsekuensi apabila tidak dipatuhi.
Pasalnya ketentuan itu berkaitan dengan penyelenggaraan negara. “Karena pelaksanaan PP 36
ini juga prioritas negara, kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait.”
Khairul mengatakan PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan merupakan turunan dari UU Cipta
Kerja. Ia mengatakan formula di beleid itu juga sudah sesuai dengan data Badan Pusat Statistik
atau BPS. Sehingga, menurut Kemnaker, ketentuan tersebut harusnya ditaati dan dilaksanakan.
“Yang pasti pelaksanaannya yang berkaitan dengan substansi upah, Kemnaker akan mengawal
pemberlakuan PP 36/2021 soal upah,” ujar Khairul.
154
