Page 154 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 154

Judul               Anies Tetapkan UMP Tak Sesuai PP 36, Kemnaker Koordinasi dengan
                                    Kemendagri
                Nama Media          nkriku.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://nkriku.com/anies-tetapkan-ump-tak-sesuai-pp-36-kemnaker-
                                    koordinasi-dengan-kemendagri/
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-20 21:54:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Khairul Harahap (Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan)
              Dengan tidak diikutinya PP 36 dan sesuai dengan amanah UU Nomor 23 Tahum 2014 jelas kalau
              nanti sebagai pembina teman-teman Pemda ada kementerian teknis lain, yaitu Kemendagri. Jadi
              kami akan koordinasi dengan Kemendagri

              neutral - Khairul Harahap (Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan)
              Karena pelaksanaan PP 36 ini juga prioritas negara, kami akan berkoordinasi dengan instansi
              terkait

              neutral - Khairul Harahap (Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan)
              Karena pelaksanaan PP 36 ini juga prioritas negara, kami akan berkoordinasi dengan instansi
              terkait.

              negative - Khairul Harahap (Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan)
              Yang pasti pelaksanaannya yang berkaitan dengan substansi upah, Kemnaker akan mengawal
              pemberlakuan PP 36/2021 soal upah


              Ringkasan

              Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam
              Negeri terkait keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menetapkan revisi Upah
              Minimum Provinsi tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.










                                                           153
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159