Page 152 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Judul Asosiasi pengusaha sindir kepentingan politik di balik revisi UMP DKI
Nama Media elshinta.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.elshinta.com/news/254317/2021/12/20/asosiasi-
pengusaha-sindir-kepentingan-politik-di-balik-revisi-ump-dki
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-20 21:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000

Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Sejumlah perwakilan dari asosiasi pengusaha menyindir adanya dugaan kepentingan politik di
balik revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022.

ASOSIASI PENGUSAHA SINDIR KEPENTINGAN POLITIK DI BALIK REVISI UMP DKI

- Sejumlah perwakilan dari asosiasi pengusaha menyindir adanya dugaan kepentingan politik di
balik revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022.

"Apakah revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Oh jelas. Itu jelas," kata
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz dalam konferensi pers
daring di Jakarta, Senin.

Terlebih, lanjut Adi, Anies Baswedan beberapa waktu sebelumnya menyurati Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar mengubah formulasi perhitungan upah minimum DKI
Jakarta.

"Padahal tidak ada korelasinya. Kalau mau minta perbaikan formula itu karena itu PP yang
ditanda tangani Presiden, langsung saja ke Pak Presiden, kira-kira begitu," katanya.

Adi menilai dampak revisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau
naik Rp225.667 dari UMP 2021, sangat membingungkan kalangan pengusaha.

Pasalnya, masih menurut dia, hitungan rencana bisnis akan jadi tidak karuan karena kebijakan
yang berubah-ubah.

"Investor dan kami sebagai pelaku usaha itu satu kata kuncinya, kepastian hukum dari
pemerintah. Kepastian itu tidak berubah-ubah, maksudnya.

Lha ini Pak Anies berubah-ubah," katanya.

151