Page 148 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 148
Khairul mengatakan PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan merupakan turunan dari UU Cipta
Kerja. Ia mengatakan formula di beleid itu juga sudah sesuai dengan data Badan Pusat Statistik
atau BPS. Sehingga, menurut Kemnaker, ketentuan tersebut harusnya ditaati dan dilaksanakan.
"Yang pasti pelaksanaannya yang berkaitan dengan substansi upah, Kemnaker akan mengawal
pemberlakuan PP 36/2021 soal upah," ujar Khairul.
Kemnaker juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait adanya kebijakan
pemerintah daerah yang tak sesuai dengan beleid Kemnaker tersebut.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225.667
dari UMP 2021. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp 4.641.854.
147
