Page 153 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 153
Adi mengatakan mekanisme penentuan upah minimum provinsi harus dilakukan melalui
mekanisme tripartit yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja yang di dalamnya ada
unsur akademisi dan pakar.
Kalangan pengusaha pun, lanjut dia, hanya akan menerima penetapan UMP sebelum revisi
karena ditetapkan melalui mekanisme yang sesuai aturan.
"Penetapan UMP pertama yang deadline sebelum 21 November itu sudah melalui mekanisme
yang ada. Pas, sah, kami bisa terima. Tapi kok ada jilid kedua. Jangan-jangan nanti mendekati
2024 ada jilid 10 mungkin. Itu yang kami khawatirkan, kan tidak karu-karuan. Yang kami
persoalkan adalah mekanisme yang tidak benar dilakukan Pak Anies," katanya.
Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi
Sukamdani menyampaikan bahwa revisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 telah melanggar regulasi
pengupahan yang ada.
Menurut dia, pelanggaran tersebut akan jadi catatan buruk bagi Anies Baswedan yang sudah
masuk berbagai bursa calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
"Ini strong message untuk Pak Gubernur. Ini melanggar lho. Dia sebagai gubernur harusnya
paham sekali, melanggar ya jadi catatan tersendiri. Apalagi kalau mau nyapres. Jadi catatan,"
ucap Hariyadi.
152
