Page 257 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 257
ANIES BASWEDAN BEBERKAN ALASAN UMP DKI JAKARTA HANYA NAIK 5,1 PERSEN
KLIK BANGGAI - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan Upah Minimum Provinsi (
UMP ) DKI Jakarta yang naik 5,1 persen pada 2022 masih lebih rendah dibanding UMP enam
tahun terakhir. Menurut Anies Baswedan, dalam sejarahnya, kenaikan UMP selama enam tahun
terakhir rata-rata 8,6 persen, hanya tahun 2021 saja yang kenaikannya hanya 3,3 persen dengan
kondisi pandemi sangat berat di tahun 2020.
"Artinya dunia usaha sudah terbiasa dengan kenaikan sekitar 8,6 persen. Dalam kondisi amat
berat seperti tahun lalu saja (yang berbeda) itu naiknya 3,3 persen," kata Anies Baswedan di
Balai Kota Jakarta, Senin, dikutip dari ANTARA.
Ini Nomornya Anies menjabarkan seharusnya kenaikan UMP tahun 2022 lebih tinggi, karena
kinerja ekonomi mengalami perbaikan di 2021 ini demi tidak mengurangi rasa keadilan.
"Tahun lalu yang berat saja 3,3 persen. Ketika tahun ini yang mengalami perbaikan dan ketika
kita menggunakan formula yang digunakan Kementrian Tenaga Kerja keluarnya 0,8 persen,
bayangkan kondisi ekonomi yang lebih baik pakai formula keluar angkanya malah 0,8 persen
kan itu mengganggu rasa keadilan kan," ujarnya.
Merapat Anies menyebut pengumuman UMP pertama sebesar 0,8 persen adalah karena dirinya
mengikuti ketentuan harus ada pengumuman UMP.
"Akhirnya saya umumkan, tapi saya sampaikan juga surat ke Kemenaker, bahwa formula ini gak
cocok, wong dalam kondisi berat aja 3,3 persen, kok make formula ini keluarnya 0,8 persen,"
ujarnya.
Karenanya, Anies menyebut pihaknya melakukan kajian sehingga didapatkan angka sebesar 5,1
persen yang diperoleh dari hitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Ini akal sehat aja nih karena itulah kami putuskan 5,1 persen dan kami berharap ini dilihat
secara bijaksana demi kebaikan semuanya," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyebut pengusaha
umumnya tidak mampu memenuhi revisi Upah Minimum Provinsi ( UMP ) Tahun 2022 di DKI
yang ditetapkan sebesar 5,1 persen. Dalam revisi tersebut, kenaikan UMP DKI Tahun 2022
mencapai Rp225.667 atau lebih besar dari UMP 2021 sebesar Rp4.416.186, dan juga lebih besar
dari nominal kenaikan yang ditetapkan sebelumnya untuk UMP 2022 sebesar Rp37.749.
Sarman memahami bahwa pihaknya menghormati keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan yang merevisi penetapan UMP tersebut. Namun, tidak semua pengusaha di Jakarta
mampu untuk memberikan upah pekerja dengan kenaikan UMP sebesar 5,1 persen.
"Saya rasa memang ada yang mampu, ada yang tidak. Dominannya tidak mampu karena sebagai
kota jasa, Jakarta merupakan salah satu provisi yang terkena imbas COVID-19. Banyak
pengusaha tidak buka karena PPKM," kata Sarman saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Senin.
Adapun revisi penetapan UMP DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan kajian Bank Indonesia yang
memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan
5,5 persen. Kemudian inflasi diproyeksi akan terkendali sebesar 3 persen atau berada pada
rentang 2 hingga 4 persen.
Menurut Sarman, penghitungan UMP juga harus mempertimbangkan kondisi perekonomian saat
ini dan ketenagakerjaan, seperti jumlah rumah tangga yang bekerja, konsumsi rumah tangga
rata-rata, hingga jumlah pendapatan rumah tangga. ***
256
