Page 498 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Sorotan itu diberikan pasca Anies berkirim surat ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah lewat
surat bernomor 533/-85.15 pada 22 November 2021.
Surat itu berisikan formula penetapan UMP DKI Jakarta 2022 yang dianggap tidak cocok dengan
kondisi Jakarta, dan diminta untuk diubah.

kemudian pada Sabtu kemarin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) tahun 2022 menjadi 5,1 persen dari sebelumnya yang hanya 0,85
persen.

"Oh jelas (ada kepentingan politik). Jadi Pak Anies ini kan waktu itu minta berubah formula.
Terus ditujukannya ke Kemenaker lagi. Ini enggak ada kaitannya, enggak ada korelasinya," ujar
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz dalam sesi
teleconference, Senin (20/12/2021).

Seharusnya, Adi menyatakan, Anies Baswedan mengajukan surat tersebut langsung kepada
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, RI 1 jadi sosok yang mengesahkan aturan pengupahan
yang tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

"Kalau mau minta berubah formulasi itu, karena PP itu (36/2021) yang tanda tangan Presiden,
bukan Kemenaker. Jadi langsung saja ke pak Presiden," singgungnya.

Di sisi lain, Adi juga mengkritisi kebijakan Anies melakukan revisi UMP DKI Jakarta tahun 2022.
Menurut dia, langkah itu sudah tidak sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku.
"Ini jelas tidak baik untuk memberikan ketaatan kepada masyarakat terkait aturan dan regulasi
yang ada. Jangan-jangan Pak Gubernur (Anies Baswedan) tidak tahu terkait dampak Covid-19
di DKI Jakarta, berapa buruh terdampak dan Perusahaan yang tutup!" serunya.

Adi menyarankan Anies agar tidak menetapkan kenaikan UMP berdasarkan asumsi atau prediksi,
karena itu belum tentu benar.

"Menteri saja taat terhadap aturan perundangan, namun kenapa Pak Gubernur tidak taat. Sekali
lagi jangan penetapan upah minimum ini di bawah ke ranah kepentingan politik," tegasnya.

497