Page 493 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 493
Judul Apindo Minta Menaker dan Mendagri Beri Sanksi Anies Baswedan
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1821680/apindo-minta-
menaker-dan-mendagri-beri-sanksi-anies-baswedan
Jurnalis Nasional
Tanggal 2021-12-20 14:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B Sukamdani, meminta
Kementerian Ketenagakerjaan, agar memberi sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid
Baswedan. Hal itu, karena Anies dinilai melawan hukum soal pengupahan dengan merevisi
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta menjadi 5,1 persen dari sebelumnya
0,85 persen.
APINDO MINTA MENAKER DAN MENDAGRI BERI SANKSI ANIES BASWEDAN
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B
Sukamdani, meminta Kementerian Ketenagakerjaan, agar memberi sanksi kepada Gubernur DKI
Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. Hal itu, karena Anies dinilai melawan hukum soal pengupahan
dengan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta menjadi 5,1 persen
dari sebelumnya 0,85 persen.
Karena hal itu berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif, kata Hariyadi dalam konferensi pers
di Jakarta, Senin (20/12).
Dia menambahkan, dengan adanya revisi dari Anies itu, upaya untuk mengimplementasikan
jaring pengaman sosial (JPS) bagi pekerja pemula tanpa pengalaman sulit dilakukan. Khususnya,
ketika struktur skala upah di DKI semakin tidak jelas dengan JPS yang terabaikan.
Karenanya, kami meminta Kemenaker untuk memberikan sanksi kepada Kepala Daerah yang
telah melawan hukum regulasi, jelas dia.
Tak hanya itu, Apindo juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan
pembinaan dan sanksi kepada kepala daerah yang melanggar, termasuk Anies. Utamanya,
karena telah melemahkan sistem pemerintahan.
Sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272, Pemerintah Pusat melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah, ucap Heriyadi.
492
