Page 491 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Judul Apindo Minta Menaker dan Mendagri Beri Sanksi Anies Baswedan
Nama Media republika.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/r4ejo2383/apindo-minta-menaker-
dan-mendagri-beri-sanksi-anies-baswedan
Jurnalis Nidia Zuraya
Tanggal 2021-12-20 14:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000

Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Apindo) Karena hal itu berpotensi menimbulkan iklim
tidak kondusif

negative - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Apindo) Karenanya, kami meminta Kemenaker untuk
memberikan sanksi kepada Kepala Daerah yang telah melawan hukum regulasi

negative - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Apindo) Sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014
pasal 272, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah
Daerah

neutral - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Apindo) Namun, tetap mengikuti Kepgub DKI Jakarta No.
1395 Tahun 2021 pada 19 November lalu, di mana kenaikan UMP 0,85 persen

Ringkasan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B Sukamdani, meminta
Kementerian Ketenagakerjaan, agar memberi sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid
Baswedan. Hal itu, karena Anies dinilai melawan hukum soal pengupahan dengan merevisi
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta menjadi 5,1 persen dari sebelumnya
0,85 persen.

APINDO MINTA MENAKER DAN MENDAGRI BERI SANKSI ANIES BASWEDAN

JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B Sukamdani,
meminta Kementerian Ketenagakerjaan, agar memberi sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta,
Anies Rasyid Baswedan. Hal itu, karena Anies dinilai melawan hukum soal pengupahan dengan
merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta menjadi 5,1 persen dari
sebelumnya 0,85 persen.

490