Page 488 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 488
Surat itu berisikan formula penetapan UMP DKI Jakarta 2022 yang dianggap tidak cocok dengan
kondisi Jakarta, dan diminta untuk dirubah.
"Oh jelas (ada kepentingan politik). Jadi pak Anies ini kan waktu itu minta berubah formula.
Terus ditujukannya ke Kemenaker lagi. Ini enggak ada kaitannya, enggak ada korelasinya," ujar
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz dalam sesi
teleconference, Senin (20/12).
Seharusnya, Anies Baswedan mengajukan surat tersebut langsung kepada Presiden Joko Widodo
( Jokowi ). Sebab, RI 1 jadi sosok yang mengesahkan aturan pengupahan yang tertera dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.
"Kalau mau minta berubah formulasi itu, karena PP itu (36/2021) yang tanda tangan Presiden,
bukan Kemenaker. Jadi langsung saja ke pak Presiden," singgungnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana Sumber: Liputan6.com [idr].
487
