Page 483 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 483
APINDO MINTA PELAKU USAHA TAK IKUTI ATURAN ANIES SOAL KENAIKAN UMP
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku keberatan dengan kebijakan Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan terkait kenaikan upah minimum provinsi ( UMP ) 2022 sebesar 5,1%.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengimbau kepada seluruh perusahaan di Jakarta
untuk tidak menerapkan aturan revisi tersebut.
Sebagai informasi, Anies Baswedan menjelaskan alasannya merevisi kenaikan UMP Jakarta untuk
tahun 2022.
Anies memutuskan untuk merevisi kenaikan UMP Jakarta tahun depan sebesar 5,1% menjadi Rp
4.641.854. Angka ini meningkat dari jumlah yang ditetapkan dalam Kepgub Nomor 1395 tahun
2021 yakni Rp 4.453.935.
"Kami meminta perusahaan untuk tidak menerapkan aturan ini, karena melanggar PP Nomor 36
Tahun 2021," kata Hariyadi dalam konferensi pers, Senin (20/12).
Hariyadi mengatakan Pemprov DKI Jakarta secara sepihak melakukan revisi UMP DKI Jakarta
2022 tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha, khususunya Apindo DKI Jakarta yang
menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur dunia usaha.
Selain itu, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin Indonesia)
juga sepakat menentang aturan UMP DKI Jakarta. Ia menyebut, Apindo bersama Kadin
Indonesia punya sikap yang sama terhadap kondisi ini.
Para pengusaha juga meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk
memberikan sanksi kepada kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan,
terutama pengupahan. Hal tersebut dinilai berpotensi menimbulkan iklim usaha yang tidak
kondusif.
Kemudian, pihaknya juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan
atau sanksi kepada kepala daerah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta yang tidak memahami
peraturan perundangan, sehingga mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan.
Apindo juga berencana menggugat aturan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),
jika Gubernur DKI benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut.
"Kami tinggal menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) saja. Kalau sudah ada, kita langsung
gugat," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Kadin bidang ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji mengatakan, keputusan
yang berubah-ubah tersebut akan berdampak pada proyeksi dunia usaha di 2022.
Selain itu, para investor juga dikhawatirkan akan ragu dengan aturan yang kembali terus
berubah. Menurutnya, investor akan berpegang teguh pada kepastian hukum.
"Jadi sungguh lucu kalau Pak Gubernur berubah-ubah dalam menetapkan upah minimum. Itupun
sudah lewat dari batas akhir penetapan upah minimum yaitu tanggal 21 November lalu," ujar
Adi.
Sebagai catatan, Pemerintah telah menetapkan rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi
(UMP) nasional pada 2022 sebesar 1,09%.
Kenaikan UMP tahun 2022 dihitung berdasarkan formula baru yang diatur dalam Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan.
482
