Page 624 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

APINDO MINTA MENDAGRI DAN MENAKER BERI SANKSI GUBERNUR DKI TERKAIT
RIVISI UMP
JAKARTA, Bisnistoday- Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) meminta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ketenagakerjaan memberikan
sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan atas keputusannya merivisi upah minimum
provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022.

"Kami, Apindo bersama Kadin meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi
kepada kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama dalam
hal pengupahan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi
hubungan industrial dan perekonomian nasional," kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani
dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin (20/12).

Hariyadi mengatakan dunia usaha juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk
memberikan pembinaan atau sanksi kepada kepala daerah yang tidak memahami peraturan
perundangan sehingga mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan, sebagaimana amanat
UU 23 tahun 2014, Pasal 373.

Pengusaha juga akan menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) yang dikoordinasikan oleh Apindo DKI Jakarta. Namun, lanjut Hariyadi, pihaknya baru
akan melayangkan gugatan setelah revisi UMP resmi diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub)
terbit.

"Kami juga mengimbau perusahaan untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI yang telah
diumumkan Gubernur DKI sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap,"
katanya.

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan, Adi
Mahfudz menilai revisi UMP DKI Jakarta keluar dari jalur yang telah disepakati bersama. Ia pun
menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta karena hal itu akan berdampak pada kepastian
hukum dalam berinvestasi.

"Sangat aneh Pak Gubernur menetapkan jilid kedua, mungkin ada jilid ketiga lagi. Ini sekiranya
yang sangat disayangkan. Kami hanya membutuhkan kepastian hukum, tidak berubah-ubah.
Bukan masalah naik turunnya tapi dengan perubahan seperti itu jadi kami sebagai pelaku usaha
kurang bisa memproyeksikan jalannya usaha itu," katanya.

Adi menuturkan revisi UMP tersebut tentu akan berdampak pada sejumlah kegiatan usaha, mulai
dari pembelian bahan produksi, proses produksi, manajemen hingga pelayanan.

"Kiranya Bapak Anies Baswedan tetap berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu UU Cipta Kerja
dan PP 36/2021 tentang Pengupahan," katanya.

Adi menambahkan pihaknya akan tetap mengedepankan dialog dengan serikat pekerja dan
buruh terkait keputusan pengupahan. Hal itu lantaran keputusan revisi yang disampaikan Anies
Baswedan hanya berdasarkan diskusi dengan satu-dua serikat pekerja saja.

"Artinya clear itu tidak memenuhi prasyarat tripartit untuk ditetapkan Pak Anies. Kami dari
pengusaha tetap memedomani yang pertama. Itu yang kami anggap sah sesuai regulasi yang
ada di Indonesia," pungkas Adi./.

623