Page 651 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 651

2021  sebesar  1,08  persen.  Dari  data  itu  Anies  mengambil  keputusan  merevisi  UMP.  Sebab,
              kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 sebelumnya hanya 0,86 persen.
              “Bayangkan kenaikan UMP di bawah inflasi. Di mana-mana kalau kenaikan UMP di atas inflasi,”
              katanya dalam acara Pop Art Jakarta, di Jakarta Selatan, Minggu (19/12).

              Selain mengikuti inflasi di Ibu Kota, revisi UMP 2020 mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan
              ekonomi nasional. Rata-rata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30 persen.

              “Di situ ketemu angka 5,1 persen. Angka 5,1 persen harapannya bagi para buruh memberikan
              rasa keadilan,” ujarnya.

              Anies meyakini, revisi kenaikan UMP 2022 menjadi 5,1 persen masih terjangkau pengusaha.
              Sebab, revisi ini menjadi jalan tengah antara buruh dan pengusaha.

              “Tujuan kita bernegara adalah menghadirkan keadilan sosial. Inilah yang menjadi prinsip kita,”
              tegasnya.

              Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga menekankan, formula UMP DKI Jakarta
              berbeda  dengan  provinsi  lain.  Sebab,  DKI  Jakarta  hanya  memiliki  satu  formula.  Sementara
              provinsi lain memiliki UMP, upah minimum kabupaten, dan kota.

              “Provinsi DKI Jakarta salah satu provinsi yang tidak ada UM kota dan UM kabupaten. Jadi ketika
              diputuskan di level provinsi, maka itu final,” tutupnya.

              Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk merevisi dan menaikkan UMP 2022 sebesar
              5,1 persen atau senilai Rp225.667. Dengan demikian, UMP DKI pada 2022 berdasarkan revisi
              tersebut sebesar Rp4.641.854.

              Sebelumnya, UMP DKI Jakarta 2022 hanya naik 0,86 persen atau senilai Rp37.000 sehingga
              menjadi  Rp4.453.935,536.  Penetapan  ini  mengacu  pada  Undang-Undang  Cipta  Kerja  serta
              Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.[merdeka]



































                                                           650
   646   647   648   649   650   651   652   653   654